Menolak Lenyap: Seratus Tahun Perlawanan Palestina Dalam Ketidaksetaraan Melawan Penjajahan

Peringatan: Esai ini membahas tema-tema yang berkaitan dengan pembersihan etnis, pembunuhan, pemboman, kejahatan perang, pengungsian, holokaus, antisemitisme, dan bentuk kekerasan-kekerasan lainnya.

Palestina tidak boleh hilang dari percakapan. Membicarakan Palestina adalah cara melawan agenda penyingkiran Palestina dari percakapan global. Membicarakan Palestina yang menghadapi penghancuran fisik dan biologis (dihabisi etnisnya) adalah cara mengutuk genosida. Membicarakan Palestina yang mengalami penghapusan identitas dan sejarahnya adalah cara merawat ingatan. Membicarakan Palestina adalah cara bersolidaritas pada cita-cita kemanusiaan.

Membicarakan Palestina hanya dari sudut pandang Palestina terkesan tidak adil. Namun, di tengah dominasi narasi yang terus-menerus difabrikasi Israel, menempatkan perspektif Palestina sebagai pokok dalam memahami Palestina justru merupakan upaya menemukan narasi yang lebih berkeadilan. The Hundred Years’ War on Palestine karangan Rashid Khalidi merupakan teks penting yang membahas Palestina dari sudut pandang Palestina. Buku ini memberi kontribusi berharga bagi historiografi Palestina, yang tidak hanya mendedah secara kronologis kerumitan-kerumitan geopolitik dari sudut pandang masyarakatnya, tetapi juga merekam wajah keseharian dan alam pikiran asli Palestina yang tak pernah sampai ke telinga kita. Selain mengembalikan narasi Palestina yang telah lama terkikis propaganda Zionis, buku ini juga bisa menjadi salah satu rujukan utama dalam melawan agenda penghapusan ingatan tentang Palestina.

Catatan: OJK Book Club mendiskusikan buku ini dengan mengacu pada edisi paperback terbitan Profile Books tahun 2020. Meskipun buku ini menggunakan frase ‘konflik Palestina-Israel’, kami sepakat tidak menggunakan kata konflik. Kami berpendapat terminologi konflik terlalu lunak dan mengaburkan fakta adanya ketimpangan kekuatan antara Israel sebagai penjajah dan Palestina sebagai bangsa yang dijajah. Seperti yang didokumentasikan oleh Khalidi sendiri, sejak awal sampai dengan sekarang, tidak ada kesetaraan di antara Palestina dan Israel. Selain itu, kami tidak melakukan penelitian terhadap teks-teks lain yang menyanggah argumentasi penulis, sehingga keseluruhan isi diskusi pada esai ini hanya bersumber dari buku ini. Kami juga menghimbau pembaca agar adil membedakan Yahudi sebagai ras, Yahudi sebagai agama (Yudaisme), dan memisahkan keduanya dari Zionisme sebagai ideologi politik yang bertujuan untuk mendirikan pemukim Yahudi Eropa di Palestina. Tidak semua Yahudi mendukung Zionisme. ​

Pemelintiran Surat Yusuf Diya

Khalidi memulai kisahnya dengan membahas paman buyutnya: Yusuf Diya al-Din Pasha al-Khalidi. Yusuf Diya adalah penguasa di Kesultanan Ustmaniyah (Kekaisaran Ottoman) yang menjabat wali kota Yerusalem.

Pada 1 Maret 1899, Yusuf Diya menulis surat tujuh halaman kepada Theodor Herzl (pendiri Zionisme). Seperti kaum terpelajar pada umumnya, Yusuf Diya membuka surat dengan mengungkapkan kekaguman-kekaguman pada bagian awal surat. Ia menyanjung Herzl sebagai pemikir yang brilian, menaruh rasa hormatnya pada Yudaisme dan orang-orang Yahudi, serta mengecam antisemitisme di Eropa. Yusuf Diya yang sangat menghormati Yudaisme dan orang-orang Yahudi, dalam surat itu ia menulis “siapa yang bisa menentang hak-hak orang Yahudi di Palestina? Ya Tuhan, secara historis tanah ini adalah negaramu”.

Khalidi menceritakan bagaimana Zionis membingkai sepenggal kalimat itu di luar konteks yang sebenarnya. Kalimat itu dikutip secara terpisah, dipakai menjadi alat narasi, seolah orang terpenting Yerusalem merestui Yahudi Eropa menduduki tanah Palestina, dan mengabaikan keseluruhan isi surat bahwa Yusuf Diya menolak rencana Zionisme. Dalam surat yang utuh, Yusuf Diya dengan tegas mengingatkan bahaya proyek Zionisme yang akan membangun pemukiman Yahudi Eropa di tanah Palestina. Ide Zionisme akan menebar pertikaian di antara umat Kristen, Muslim, dan Yahudi di sana. Ia menekankan tanah Palestina adalah milik penduduk asli yang telah menetap di sana selama berabad-abad, bukan milik kaum pendatang Zionis. Ia percaya gerakan Zionisme, terutama dengan agendanya mendirikan negara Yahudi yang berdaulat di tanah Palestina, akan merugikan penduduk asli yang mendiami tanah itu.

Zionis Berwatak Penjajah

Delapan belas hari kemudian, Herzl membalas surat itu. Dalam balasannya, ia mengabaikan semua kecemasan yang diuraikan Yusuf Diya. Sebaliknya, ia mengatakan imigrasi Yahudi Eropa ke Palestina akan menguntungkan penduduk asli. Bagi Khalidi, pernyataan ini mencirikan watak para penjajah di seluruh dunia, yang membuat pembenaran atas upaya mereka mendominasi penduduk asli, bahwa kehadiran mereka sebagai pendatang akan memberi pencerahan peradaban dan kemajuan (civilization) bagi penduduk asli yang dianggap tertinggal dan tidak beradab.

Sejalan dengan watak kolonial, Khalidi juga mencatat sejumlah cendekiawan Zionis telah menulis dalam banyak tulisan ilmiah, mencoba membuktikan Palestina adalah tanah gersang, kosong, dan melompong sebelum para pemukim Zionis datang. Bagi Khalidi, tulisan-tulisan para sarjana ini bukanlah taktik baru dari rekayasa sosial yang dipakai oleh gerakan kolonialisme. Tulisan para cerdik cendekia kerap dipakai sebagai alat naratif untuk menghapus identitas penduduk asli, membuat seolah-olah penduduk asli tidak pernah ada sebagai sebuah bangsa, dan dengan demikian tanah itu bukanlah benar-benar tanah air bagi mereka yang telah lama mendiami tanah itu. Dan jika rekayasa “ilmiah” ini berhasil, kolonialisme seolah memeroleh legitimasi untuk mendukung klaim mereka atas tanah itu.

Khalidi menepis anggapan bahwa Palestina dan Israel keduanya memiliki hak yang sama atas tanah yang sama. Sebaliknya, ia berpendapat Zionisme adalah wajah lain dari kolonialisme Eropa, sebuah kolonialisme pemukim yang merampas tanah Palestina.

Upaya Khalidi Menyajikan Narasi Alternatif atas Karya Tulis Mutakhir Yang Tidak Adil Bagi Palestina

Khalidi juga menyoroti sebagian besar karya tulis tentang Palestina sampai dengan hari ini masih banyak tanpa menyertakan perspektif Palestina, termasuk buku-buku yang mendapat sambutan buku terlaris internasional atau memenangkan penghargaan. Khalidi menyebutkan dua buku laris terdahulu yang menyampaikan perspektif Zionis: yang pertama From Time Immemorial (1984) oleh Joan Peters, yang diterima dengan baik pada saat itu tetapi membahas ide-ide yang sekarang telah didiskreditkan tentang asal-usul Israel. Yang kedua adalah Exodus (1958), sebuah novel karya Leon Uris yang merinci kisah para penyintas holokaus Yahudi yang melakukan perjalanan ke Palestina pada tahun 1947; novel ini menjadi buku terlaris internasional dan dibuat menjadi film pada tahun 1960. Sedangkan buku-buku laris yang lebih kekinian, seperti The Case for Israel (2003) karya Alan Dershowitz, menjadi buku terlaris di New York Times; dan Israel: A Concise History of a Nation Reborn (2016) karya Daniel Gordis memenangkan penghargaan Jewish Book of the Year.

Melalui The Hundred Years’ War on Palestine, Khalidi menawarkan perspektif berbeda di antara teks-teks arus utama itu. Ia percaya bahwa dengan menambahkan dimensi orang pertama, ia dapat menceritakan kisah yang lebih lengkap dan emotif tentang Palestina dari sudut pandang Palestina.  

Khalidi membagi bukunya menjadi enam titik balik perjuangan Palestina, yang ia tulis dalam enam bab terpisah. Setiap bab mengurai simpul-simpul peristiwa yang saling terkait. Dari simpul-simpul ini kami menarik benang merah: perjuangan bangsa Palestina selama satu abad terakhir berakar dari cita-cita kolonial Zionis yang didukung negara-negara adidaya seperti Inggris dan Amerika Serikat, serta beberapa negara Arab lainnya, dan kepemimpinan lokal Palestina itu sendiri. Dalam masing-masing bab, Khalidi juga menunjukkan bagaimana ketahanan dan kemandirian warga sipil Palestina menghadapi agenda Zionis, termasuk diskriminasi dan pembersihan etnis yang sistematis.

Membantah Tiga Mitos Palestina

Pada dekade pertama abad ke-20, sebagian besar orang Yahudi yang tinggal di Palestina masih memiliki kesamaan budaya dengan penduduk Muslim dan Kristen. Mereka hidup berdampingan dengan harmonis. Mereka sebagian besar adalah Yahudi ultra-Ortodoks dan non-Zionis, yaitu Yahudi Mizrahi (dari Timur), Yahudi Sefardim (keturunan Yahudi yang diusir dari Spanyol), dan urbanis asal Timur Tengah atau Mediterania yang sering kali berbicara bahasa Arab atau Turki. Meskipun terdapat perbedaan etnis dan agama yang mencolok, mereka bukanlah orang asing, bukan pula pemukim Eropa. Mereka adalah, melihat diri mereka sebagai, dan dipandang sebagai orang Yahudi yang merupakan bagian dari masyarakat pribumi.

Khalidi membongkar mitos Muslim dan Yahudi selalu berselisih di Palestina. Hubungan sosial dan ekonomi, sebelum kedatangan Yahudi Eropa, antara orang Yahudi dan Muslim di Palestina pada periode ini sangat baik. Mereka berinteraksi dalam banyak bidang kehidupan, termasuk perdagangan, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari lainnya. Hal ini menunjukkan interaksi yang saling menguntungkan berjalan dengan baik, bahwa permusuhan etnis/agama bukanlah sesuatu yang inheren di Palestina.

Khalidi juga menolak mitos Palestina mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran sebelum Perang Dunia I. Menurut Khalidi, Palestina mengalami modernisasi yang signifikan, yang sering diabaikan para pengamat Barat. Ia menjelaskan pada dekade pertama abad ke-20, pelbagai perubahan mulai terlihat di Palestina, termasuk peningkatan pendidikan modern dan literasi, serta integrasi ekonomi Palestina ke dalam tatanan kapitalis global. Ia merinci masyarakat Palestina telah memproduksi untuk ekspor dari tanaman gandum dan buah jeruk, telah ada semacam investasi modal dalam pertanian, dan pengembangan tanaman yang bisa dijual, serta adanya tenaga kerja bergaji. Geliat perekonomian ini terutama terlihat dalam semakin meluasnya perkebunan jeruk, yang mengubah wajah perdesaan. Selain itu, untuk menunjukkan pendidikan modern sudah berkembang di Palestina, ia menceritakan pada tahun 1860-an, Yusuf Diya harus pergi jauh ke Malta dan Istanbul untuk mendapatkan pendidikan sesuai garis Barat. Dan pada tahun 1914, pendidikan semacam itu telah dapat diperoleh di pelbagai sekolah negeri, swasta, dan misionaris di Palestina.

Khalidi juga mematahkan mitos identitas Palestina adalah fenomena yang baru saja terjadi. Ia menggambarkan trauma kolektif yang dihadapi penduduk Palestina, terutama seelama Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Khalidi berargumen identitas nasional ini mulai terbentuk dari cinta tanah air dan loyalitas lokal yang berkembang bahkan sebelum Perang Dunia I, dan diperkuat oleh pengalaman bersama dari perang dan penderitaan selama periode tersebut. Identitas lokal di Palestina sudah berkembang melalui loyalitas kepada keluarga, agama, dan tempat asal, sejalan dengan perubahan global dan evolusi Kesultanan Utsmaniyah.

Deklarasi Balfour dan Mandat Palestina: Katalisator Migrasi Yahudi Eropa ke Palestina

Inggris adalah pemain kunci yang membuka jalan terbentuknya negara Yahudi di tanah Palestina. Saat Perang Dunia I, menteri luar negeri Inggris Arthur James Balfour menyatakan dukungan pemerintah Inggris kepada komunitas Yahudi di Inggris untuk membentuk “tanah air nasional bagi orang Yahudi” di Palestina. Pernyataan ini kemudian dikenal dengan Deklarasi Balfour. Orang-orang Palestina tidak segera mengetahui deklarasi ini mengingat selama Perang Dunia I, Kesultanan Ustmaniyah menutup surat kabar. Namun ketika berita ini sampai ke telinga Palestina, para elit Palestina melawan dengan berkirim surat ke pemerintah Inggris dengan memprotes deklarasi menteri luar negerinya itu.

Tiga tahun kemudian, saat Kesultanan Ustmaniyah runtuh setelah Perang Dunia I, Liga Bangsa Bangsa selaku organisasi antarnegara pertama di dunia mengadopsi sebuah keputusan geopolitk yang dikenal sebagai Mandat Palestina. Mandat ini memberi Inggris kuasa sementara untuk mengelola wilayah-wilayah bekas Kesultanan Ustmaniyah sampai mereka “mampu berdiri sendiri” sebagai suatu negara-bangsa yang merdeka. Namun Inggris dan Prancis membagi wilayah-wilayah itu berdasarkan perjanjian rahasia empat tahun sebelumnya antara Inggris dan Prancis (Perjanjian Sykes-Picot), yang bagi Khalidi, tindakan Inggris adalah pengkhianatan terhadap orang-orang Arab. Padahal sebelumnya, Inggris melalui korespondensi McMahon-Hussein[1] menjanjikan bahwa Inggris akan menghormati kemerdekaan Arab jika bangsa Arab memberontak melawan Kesultanan Ustmaniyah.

Saat Inggris memegang Mandat Palestina, deklarasi Balfour seperti menemukan momentumnya. Jumlah populasi Yahudi meningkat tajam di Palestina. Khalidi mencatat kenaikan populasi Yahudi dari 9% sebelum masa Mandat menjadi lebih dari 25% dari total populasi antara tahun 1922 dan 1935. Kami melihat dua faktor berkontribusi pada peningkatan ini. Yang pertama, Deklarasi Balfour dan masa Mandat menjadi faktor penarik (pull factor) yang menarik migrasi Yahudi Eropa ke Palestina. Deklarasi Balfour memberikan harapan bagi banyak Yahudi Eropa untuk bermigrasi ke Palestina. Yang kedua, situasi politik di Eropa juga berperan penting. Bangkitnya kekuatan Nazi di Jerman pada 1930-an menjadi faktor pendorong (push factor) utama yang memaksa banyak Yahudi Eropa meninggalkan Eropa. Ancaman penganiayaan, kebijakan antisemit, dan kekerasan yang dilakukan Nazi membuat Yahudi Eropa mencari tempat yang lebih aman, dan mereka melihat Palestina menjadi tujuan utama mereka.

Peningkatan signifikan populasi Yahudi Eropa di Palestina selama masa Mandat menyebabkan keresahan-keresahan penduduk asli. Salah satu contohnya, Khalidi merekam bagaimana keresahan pikiran itu melalui penyairnya yang menulis di koran Filastin: “sebuah bangsa yang terancam lenyap oleh gelombang Zionis di tanah Palestina ini, […] sebuah bangsa yang terancam keberadaannya karena terusir dari tanah airnya”.

Ketidakkompakan Kepemimpinan Arab

Pada saat yang sama, kepemimpinan Palestina gagal mengembangkan kerangka kerja untuk gerakan nasional mereka. Khalidi mengaitkan kegagalan ini dengan perselisihan di antara para pemimpin Arab. Terdapat dua aliran utama di kalangan pemimpin Arab: mereka yang menginginkan Palestina yang merdeka sebagai negara-bangsa dan mereka yang melihat masa depan Palestina sebagai bagian dari entitas Arab yang lebih besar. Haj Amin al-Husseini adalah contoh utama pemimpin yang mendukung kemerdekaan Palestina, sementara tokoh-tokoh seperti Faisal bin Hussein menginginkan Palestina menjadi bagian dari Suriah, sedangkan Abdullah I melihat Palestina sebagai bagian dari Transyordania (sekarang Yordania). Melihat aneka kepentingan ini, Inggris mengeksploitasi pertikaian para pemimpin Arab, sehingga melemahkan kemampuan Palestina sebagai satu bangsa yang memerangi gerakan Zionis.

Masalah Utama Palestina Selama Masa Mandat: Inggris

Pada masa-masa awal pendirian zionisme, Khalidi mengisahkan bagaimana buyutnya telah menolak ide zionisme. Pada masa Mandat, Khalidi mengisahkan pikiran pamannya Dr. Husayn Khalidi, salah satu intelektual penting Palestina selama masa Mandat Inggris. Memoarnya memberikan wawasan mendalam tentang situasi politik dan pandangan yang ada pada masa itu. Dalam memoarnya, Khalidi menunjukkan bagaimana pamannya percaya masalah utama yang dihadapi Palestina adalah kebijakan Inggris yang bias terhadap kepentingan Zionis. “Pamanku percaya bahwa masalah utama yang dihadapi Palestina selama masa Mandat adalah Inggris. Kebijakan mereka tidak berpihak kepada penduduk asli Palestina, melainkan lebih kepada kepentingan Zionis yang memiliki pengaruh besar di London”.

Pamannya, seperti banyak pemimpin Palestina lainnya, merasa Inggris selama masa Mandat bersikap tidak adil dan tidak netral terhadap penduduk asli Arab dan imigran Yahudi. Kebijakan Inggris yang seharusnya menjadi transisi dari bekas wilayah Kesultanan Ustmaniyah menjadi wilayah yang merdeka sebagai negara-bangsa, nyatanya lebih mendukung proyek Zionis, yang dianggap bertentangan dengan aspirasi penduduk asli Palestina. Khalidi mengakui betapa efektifnya lobi Zionis pada masa itu. Lobi-lobi ini tidak hanya berpengaruh di Palestina, tetapi juga di pusat kekuasaan di London. Setiap upaya oleh komisi resmi Inggris untuk meningkatkan kesadaran akan sebuah negara-bangsa Palestina segera dimentahkan oleh lobi-lobi ini.

Strategi Imperialisme: Inggris Mengurangi Dukungan Kepada Zionis

Perlakuan Inggris terhadap Palestina selama masa Mandat menjadi sumber ketegangan dan kemarahan signifikan di dunia Arab. Kebijakan Inggris yang mendukung proyek Zionis mendirikan negara Yahudi di Palestina dipandang sebagai pengkhianatan terhadap penduduk Arab-Palestina yang merupakan mayoritas penduduk asli. Kekerasan meletus pada pelbagai kesempatan, termasuk pemberontakan besar-besaran pada 1936 s.d. 1939, yang menuntut penghentian migrasi Yahudi Eropa ke Palestina dan penolakan terhadap pembentukan negara Yahudi.

Untuk memperbaiki posisi mereka dengan negara-negara Arab, Inggris membatasi dukungan terhadap gerakan Zionis dengan menerbitkan White Paper 1939 tepat menjelang Perang Dunia II, yang berisi tiga poin utama:

1. Pembatasan Imigrasi Yahudi: Imigrasi Yahudi ke Palestina akan dibatasi menjadi 75.000 orang selama lima tahun ke depan, setelah itu imigrasi akan tergantung pada persetujuan mayoritas penduduk Arab Palestina.
2. Pembatasan Pembelian Tanah: Pembatasan ketat akan diberlakukan pada pembelian tanah oleh orang Yahudi Eropa untuk mencegah perubahan demografis yang cepat dan melindungi kepentingan penduduk asli.
3. Pembentukan Negara Palestina: White Paper ini menyatakan bahwa Palestina akan diberikan kemerdekaan dalam waktu sepuluh tahun, dengan tujuan membentuk negara Palestina.

Menurut Khalidi, kebijakan ini tidak murni didorong keinginan untuk mencapai keadilan atau memenuhi aspirasi nasional Palestina, melainkan lebih kepada upaya Inggris menjaga kepentingan strategis di Timur Tengah. Khalidi menyoroti beberapa aspek dari strategi imperialisme Inggris:

1. Mengendalikan Ketegangan: Inggris memahami bahwa dukungan terbuka dan terus-menerus terhadap proyek Zionis akan memperburuk ketegangan dengan dunia Arab. Ketegangan ini dapat merugikan kepentingan strategis dan ekonomi Inggris di Timur Tengah, terutama dalam hal akses ke minyak dan jalur perdagangan penting seperti Terusan Suez.
2. Menjaga Stabilitas Regional: Dengan membatasi dukungan kepada Zionis, Inggris berharap dapat menenangkan negara-negara Arab dan mengurangi risiko pemberontakan atau perang regional yang bisa mengganggu stabilitas dan kepentingan Inggris di kawasan tersebut.
3. Mengelola Opini Publik: White Paper 1939 juga bisa dilihat sebagai upaya mengelola opini publik internasional, baik di dunia Arab maupun di negara-negara sekutu Inggris. Dengan menunjukkan mereka berusaha mencapai solusi yang adil dan seimbang, Inggris mencoba mempertahankan citra positif di mata komunitas internasional.
4. Manuver Diplomatik: Inggris menggunakan White Paper 1939 sebagai alat diplomatik untuk menegosiasikan posisi mereka dengan berbagai aktor politik di kawasan tersebut. Dengan menawarkan kompromi kepada pemimpin Arab, Inggris berusaha mendapatkan dukungan atau setidaknya mengurangi oposisi terhadap kehadiran mereka di Timur Tengah.

Resolusi 181 PBB Menjadi “Sertifikat Kelahiran” Negara Yahudi

Khalidi memberikan perhatian khusus pada Resolusi 181 Majelis Umum PBB yang diadopsi pada 29 November 1947. Resolusi ini menyerukan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara, yaitu negara Yahudi yang besar dan negara Arab yang lebih kecil, sementara Yerusalem dijadikan sebagai corpus separatum internasional.

Bagi Khalidi, resolusi ini memberikan semacam “sertifikat kelahiran” dari dunia internasional untuk negara Yahudi di sebagian besar wilayah yang masih mayoritas Arab. Resolusi ini tidak hanya menegaskan pembentukan negara Yahudi tetapi juga memicu penjajahan Zionis yang lebih beringas.

Nakba: Pengungsian dan Pembersihan Etnis Yang Berlangsung Sampai Dengan Hari Ini

Menindaklanjuti adopsi Resolusi 181, kelompok paramiliter Zionis, Haganah dan Irgun, segera memulai serangan terhadap penduduk Palestina. Serangan ini menyebabkan kekalahan berturut-turut bagi Palestina yang kurang bersenjata dan kurang terorganisir. Operasi ini mencapai puncaknya dengan serangan besar-besaran Plan Dalet pada musim semi 1948. Plan Dalet merupakan agenda pengosongan kota-kota besar Arab-Palestina seperti Jaffa, Haifa, Yerusalem, serta banyak kota dan desa Arab lainnya. Operasi Plan Dalet menyebabkan peristiwa Nakba (terjemahan: bencana): 300.000 penduduk Palestina terusir dari rumah mereka. Khalidi menganggap ini sebagai bentuk pembersihan etnis Palestina yang dimulai bahkan sebelum negara Israel diproklamasikan pada 15 Mei 1948.

Tahap kedua Nakba terjadi setelah tentara Israel mengalahkan tentara Arab. Setelah kekalahan ini, Israel mengusir 450.000 penduduk Palestina lainnya dari rumah mereka. Orang-orang Palestina ini menjadi pengungsi di negara-negara sekitarnya (Yordania, Suriah, dan Lebanon) dan wilayah Palestina lainnya yang masih berada di bawah kendali Arab (Tepi Barat dan Gaza).

Peristiwa Nakbah mengubah wajah Timur Tengah. Pengungsi Palestina membebani kemampuan bantuan negara-negara Arab yang terbatas, menggoyahkan negara-negara yang masih lemah karena baru saja merdeka. Ketidakmampuan negara-negara Arab untuk melindungi Palestina selama Nakbah menyoroti kelemahan mereka sendiri dalam menghadapi militer Israel. Para pemimpin negara-negara Arab ragu-ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut dalam mendukung perjuangan Palestina karena alasan ini.

Orang-orang Palestina yang terus diusir dari tanah air mereka sampai dengan hari ini, membuat Khalidi berpendapat bahwa Nakba dapat dipahami sebagai sebuah proses yang terus berlangsung. Nakba adalah strategi yang ditempuh Zionis karena tidak ada acara lain untuk mencapai mayoritas Yahudi di tanah Palestina. Khalidi berpendapat bahwa kekalahan dan pembersihan etnis ini meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat Palestina, yang terus beresonansi hingga hari ini.

Yordania Bersekongkol Dengan Zionis

Khalidi mendokumentasikan bagaimana aktor lain terlibat dalam upaya gerakan Zionis selama Nakba, untuk menyangkal eksistensi Palestina sebagai sebuah negara-bangsa. Salah satu contohnya adalah Raja Abdullah dari Transyordania. Khalidi menjelaskan Raja Abdullah adalah sekutu Inggris, memiliki ambisi untuk menguasai Palestina setelah Perang Dunia II.

Raja Abdullah mencaplok Tepi Barat dan Yerusalem Timur pada tahun 1949 dan memberikan kewarganegaraan Yordania kepada warga Palestina yang tinggal di wilayah itu. Langkah ini memperlihatkan upaya Abdullah mengintegrasikan wilayah Palestina ke dalam kerajaan Yordania, yang juga secara tidak langsung mengurangi kemungkinan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Selama peristiwa Nakba, ketika ratusan ribu warga Palestina diusir dari tanah mereka, Raja Abdullah juga menolak untuk mengirim bala bantuan kepada Palestina. Penolakan ini berkontribusi pada keberhasilan Israel menaklukkan lingkungan Arab di Yerusalem.

Selain itu, dokumen-dokumen yang diteliti oleh Khalidi menunjukkan Raja Abdullah mengadakan perundingan rahasia dengan Israel. Perundingan ini mengindikasikan adanya kerja sama yang bertentangan dengan kepentingan Palestina. Akibat dari tindakan-tindakan ini, Raja Abdullah dilihat sebagai pengkhianat oleh banyak warga Palestina. Pada tahun 1951, ia dibunuh oleh seorang warga Palestina ketika meninggalkan sebuah masjid di Yerusalem. Pembunuhan ini didorong oleh “kesetiaannya pada kolonial Inggris, penentangannya terhadap kemerdekaan Palestina, dan hubungannya dengan Zionis”.

Fatah Mengangkat Senjata Bersifat Simbolis Daripada Efektif

Setelah peristiwa Nakba pada tahun 1948, beberapa orang Palestina mulai mengangkat senjata melawan Israel. Ini menandai awal dari pelbagai upaya perlawanan yang berujung pada pembentukan Gerakan Pembebasan Nasional Palestina pada tahun 1959, yang kemudian dikenal sebagai Fatah. Khalidi menyoroti bahwa upaya ini mencerminkan keteguhan dan tekad warga Palestina untuk tidak tunduk pada pemindahan dan perampasan tanah mereka. Mereka berjuang mempertahankan identitas dan hak mereka atas tanah air yang telah dirampas. Fatah memulai kampanye aksi bersenjata langsung melawan Israel dengan serangan sabotase pada stasiun pemompaan air di Israel pada 1 Januari 1965. Khalidi berpendapat tindakan Fatah ini lebih bersifat simbolis daripada efektif, tetapi ini mencerminkan tekad kuat warga Palestina untuk menolak penindasan dan perampasan tanah mereka

Khalidi mencatat bahwa Fatah, sebagai organisasi pembebasan, berusaha untuk mengorganisir perlawanan bersenjata dan politis terhadap Israel. Fatah berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak Palestina di arena internasional, serta memobilisasi dukungan dari komunitas internasional untuk perjuangan Palestina. Perjuangan ini memperlihatkan bahwa warga Palestina menolak untuk menjadi korban pasif dari sejarah, dan sebaliknya, berusaha untuk mengubah nasib mereka melalui perlawanan aktif.

Namun, Khalidi juga berpendapat bahwa meskipun ada upaya keras dari basis perlawanan, kepemimpinan Palestina sering kali berperan dalam melumpuhkan gerakan nasional mereka sendiri. Kepemimpinan yang lemah, korupsi, dan perpecahan internal menghambat efektivitas gerakan pembebasan Palestina. Ia mengkritik bagaimana para pemimpin Palestina, baik di dalam Fatah maupun dalam organisasi lain, gagal memberikan arah yang jelas dan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan kemerdekaan nasional. Misalnya, keputusan-keputusan politik yang tidak bijaksana, perselisihan internal, dan kurangnya koordinasi dengan kelompok-kelompok perlawanan lainnya sering kali merusak perjuangan nasional Palestina.

Lebih jauh, Khalidi menunjukkan bahwa tindakan kepemimpinan Palestina yang berkolaborasi dengan kekuatan asing atau memprioritaskan kepentingan pribadi di atas kepentingan kolektif juga berkontribusi pada kegagalan gerakan nasional. Ini termasuk perundingan-perundingan rahasia dan kompromi dengan pihak-pihak yang menentang kemerdekaan Palestina, yang pada akhirnya melemahkan posisi tawar dan memperparah penderitaan Palestina.

Perang Enam Hari Yang Disetujui Amerika Serikat Pada Ujungnya Memperluas Wilayah Israel

Sebelum Perang Enam Hari dimulai pada Juni 1967, kelompok-kelompok Palestina yang berbasis di Lebanon, Suriah, dan Yordania melakukan serangan terhadap Israel. Khalidi menjelaskan bahwa serangan ini, meskipun tidak terkoordinasi dan sporadis, berhasil menimbulkan kerugian bagi Israel dan memicu serangan balasan. Israel menyerang pelbagai target di negara-negara Arab yang mengakibatkan kematian warga sipil.

Sebagai tanggapan atas serangan militan Palestina dan serangan balasan Israel, negara-negara Arab, termasuk Mesir, Yordania, Suriah, dan Lebanon, membentuk aliansi dengan tujuan untuk menyerang Israel. Aliansi ini mencerminkan ketegangan regional yang semakin meningkat dan komitmen negara-negara Arab untuk mengubah status quo yang menguntungkan Israel. Mesir, di bawah kepemimpinan Gamal Abdel Nasser, mengambil langkah-langkah yang dianggap provokatif oleh Israel, termasuk menggerakkan pasukan ke Semenanjung Sinai dan meminta penarikan pasukan penjaga perdamaian PBB dari wilayah tersebut.

Israel merespons ancaman ini dengan meluncurkan Perang Enam Hari dengan persetujuan Amerika Serikat. Khalidi menjelaskan bahwa sebelum melancarkan serangan, Israel memastikan mereka memiliki dukungan dari Amerika Serikat. Dalam pertemuan pada 1 Juni 1967, Mayor Jenderal Meir Amit, kepala Mossad, meminta jaminan dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat Robert McNamara bahwa Amerika Serikat tidak akan bereaksi negatif terhadap serangan preemptive Israel. McNamara memberikan lampu hijau dengan mengatakan bahwa Amerika Serikat akan mendukung tindakan Israel.

Perang Enam Hari dimulai dengan serangan udara mendadak Israel yang menghancurkan sebagian besar angkatan udara Mesir, Suriah, dan Yordania. Serangan ini memberi Israel superioritas udara yang mutlak, memungkinkan pasukan darat mereka untuk dengan cepat merampas Semenanjung Sinai, Jalur Gaza, Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur, dan Dataran Tinggi Golan dalam waktu enam hari. Kemenangan cepat ini memperkuat posisi Israel di kawasan dan secara dramatis mengubah peta politik Timur Tengah.

Resolusi 242 PBB Memfragmentasi Negara-Negara Arab dan Melegitimasi Perampasan Wilayah Palestina oleh Israel

Pada November 1967, PBB mengadopsi Resolusi 242 yang menggarisbawahi prinsip ketidakbolehan perolehan wilayah dengan perang dan meminta Israel menarik pasukan dari wilayah-wilayah yang diduduki selama Perang Enam Hari. Namun sebagian besar dari resolusi ini masih belum diimplementasikan, dan Palestina masih berjuang merebut kembali wilayah-wilayah tersebut, kecuali Semenanjung Sinai yang dikembalikan kepada Mesir pada tahun 1979.

Khalidi menjelaskan Resolusi 242 memperkuat narasi negasionis Israel yang menganggap tidak ada entitas Palestina yang sah. Teks resolusi itu sama sekali tidak menyebutkan kata Palestina atau elemen-elemen lain yang berhubungan dengan Palestina, melainkan hanya merujuk pada “solusi yang adil untuk masalah pengungsi”. Hal ini membuat Israel dan AS memperlakukan Palestina sebagai masalah kemanusiaan semata, bukan sebagai pihak yang sah sebagai negara-bangsa.

Khalidi juga mencatat Resolusi 242 menambah lapisan baru pengaburan yang menutupi asal-usul kolonial yang merampas tanah Palestina oleh pemukim Zionis. Fokus resolusi ini pada hasil perang 1967 yang memungkinkan dunia untuk mengabaikan fakta bahwa tidak ada masalah mendasar dari perang 1948 yang telah diselesaikan selama sembilan belas tahun antara kedua perang tersebut. Pengusiran pengungsi Palestina, penolakan untuk mengizinkan mereka kembali, perampasan properti mereka, dan penolakan terhadap penentuan nasib sendiri Palestina, semua diabaikan oleh Resolusi 242.

Resolusi ini juga mengakibatkan masalah bilateral antara negara-negara Arab dan Israel, memungkinkan Israel untuk menangani keluhan setiap negara Arab secara terpisah sambil mengesampingkan Palestina. Khalidi menyoroti bahwa fragmentasi ini merupakan strategi yang sengaja digunakan Israel untuk memecah negara-negara Arab dan menangani mereka satu per satu. Dengan cara ini, Israel dapat menghindari tekanan internasional yang lebih besar dan mengelola masalah bilateral dalam skala yang lebih kecil dan lebih terkendali. Misalnya, melalui negosiasi bilateral, Israel berhasil membuat kesepakatan damai dengan Mesir pada tahun 1979 yang mengembalikan Semenanjung Sinai kepada Mesir. Namun, kesepakatan ini tidak menyelesaikan masalah Palestina dan justru memperkuat posisi Israel di wilayah lainnya.

Dalam usaha Israel untuk memecah negara-negara Arab dan menangani mereka secara terpisah, peran AS sangat signifikan. AS memberikan dukungan besar kepada Israel, baik dalam bentuk diplomatik, militer, maupun ekonomi. Khalidi mencatat AS menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya untuk memainkan kelemahan dan persaingan di antara negara-negara Arab. Dengan memanfaatkan rivalitas dan perbedaan kepentingan di antara negara-negara Arab, AS dan Israel dapat mencegah pembentukan front Arab yang bersatu melawan Israel. Sebagai contoh, AS sering kali menggunakan bantuan ekonomi dan militer sebagai alat untuk mempengaruhi kebijakan negara-negara Arab dan memastikan mereka tidak bersatu dalam mendukung Palestina. Selain itu, melalui diplomasi rahasia dan negosiasi bilateral, AS membantu Israel menciptakan situasi di mana negara-negara Arab lebih fokus pada kepentingan nasional mereka sendiri daripada solidaritas kolektif terhadap Palestina. Hal ini memperlemah posisi Palestina dalam negosiasi internasional.

Dengan demikian, Resolusi 242 tidak hanya gagal dalam mengatasi isu-isu mendasar dari Palestina-Israel, tetapi juga memperkuat posisi Israel dengan memungkinkan mereka untuk terus menguasai wilayah yang diduduki dan menekan aspirasi nasional Palestina. Hal ini menunjukkan bagaimana keputusan internasional sering kali memperumit masalah dan memperpanjang penderitaan rakyat Palestina.

Lebih jauh, Resolusi 242 juga secara efektif melegitimasi garis gencatan senjata 1949 sebagai batas de facto Israel, yang secara tidak langsung menyetujui perampasan sebagian besar Palestina dalam perang 1948. Dengan demikian, meskipun resolusi ini bertujuan untuk mencapai perdamaian, implementasinya justru memperburuk situasi dan merugikan Palestina.

Pembunuhan Kebangkitan Budaya dan Politik Palestina

Meskipun situasi bagi warga Palestina cukup mengerikan setelah Perang Enam Hari, Khalidi menunjukkan satu hal yang patut disyukuri: warga Palestina mendapatkan kembali “izin untuk bercerita” yang mengarah pada kebangkitan budaya dan politik. Khalidi menyaksikan kebangkitan ini ketika tinggal di Beirut, Lebanon. Kisah-kisah para penulis dan penyair tentang diskriminasi dan ketidakadilan sistematis menyebar ke publik Arab, menggalang dukungan besar bagi perjuangan Palestina. Para pejabat Israel melihat para penulis dan penyair ini sebagai ancaman, sebagian karena mereka menjungkirbalikkan status quo. Untuk mencoba menekan narasi Palestina ini, para pejabat pemerintah Israel membunuh beberapa seniman dan penulis Palestina. Bagi Khalidi, pembunuhan-pembunuhan ini menggarisbawahi watak kolonial Israel. Seperti penjajah lainnya, para pejabat pemerintah Israel memahami bagaimana seni terkait erat dengan identitas dan budaya. Oleh karena itu, para pejabat Israel berusaha membuat orang Palestina tidak terlihat lagi dengan membunuh para seniman dan penulis yang merupakan jantung dari kebangkitan budaya dan politik Palestina.

Revitalisasi Gerakan Nasional Palestina

Penghinaan terhadap negara-negara Arab dalam Perang Enam Hari 1967 memicu revitalisasi di kalangan rakyat Palestina, yang mulai memandang diri mereka sebagai aktor kunci dalam perang melawan Israel. Kekalahan telak negara-negara Arab, seperti Mesir, Yordania, dan Suriah, membuka mata banyak orang Palestina bahwa mereka harus mengambil alih kendali perjuangan mereka sendiri. Dalam konteks ini, dua kelompok utama muncul: setelah Fatah, kini muncul Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP).

PFLP didirikan oleh George Habash, menggabungkan ideologi Marxis-Leninis dengan nasionalisme Arab. PFLP percaya perjuangan pembebasan Palestina harus menjadi bagian dari revolusi sosial yang lebih luas di dunia Arab dan dunia ketiga. Mereka mengadopsi taktik gerilya sebagai sarana mencapai tujuan mereka, yang mencakup tidak hanya pembebasan Palestina tetapi juga transformasi sosial di seluruh dunia Arab.

Sebaliknya, Fatah, yang didirikan oleh Yasser Arafat dan kelompok kecil aktivis Palestina lainnya, tidak memiliki ideologi formal dan lebih fokus pada perjuangan nasional Palestina. Fatah lebih pragmatis dan berusaha untuk menarik dukungan dari beragam kalangan masyarakat Palestina tanpa terikat pada satu ideologi tertentu. Karena pendekatan ini, Fatah dianggap sebagai organisasi yang lebih moderat dibandingkan dengan PFLP.

Liga Arab, yang terdiri dari negara-negara Arab termasuk Mesir, Lebanon, Yordania, dan Arab Saudi, mendirikan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada tahun 1964. Tujuan awal pembentukan PLO adalah mengooptasi dan mengendalikan gelombang pasang semangat nasionalis Palestina yang semakin meningkat. Namun, orang-orang Palestina yang militan dengan cepat mengambil alih PLO dan menjadikannya kendaraan utama untuk perjuangan mereka. Pada tahun 1969, Yasser Arafat terpilih sebagai ketua Komite Eksekutif PLO, posisi yang ia pegang hingga kematiannya pada tahun 2004.

Arafat, sebagai pemimpin Fatah dan PLO, berhasil memosisikan dirinya sebagai simbol perjuangan nasional Palestina. Di bawah kepemimpinannya, PLO berkembang menjadi organisasi payung yang menaungi pelbagai faksi perlawanan Palestina, dari yang paling moderat hingga yang paling radikal. Khalidi menjelaskan bahwa di bawah Arafat, PLO berusaha memperjuangkan hak-hak Palestina di arena internasional, mengupayakan pengakuan diplomatik, dan membangun dukungan politik dari pelbagai negara dan organisasi internasional.

PLO Seperi Macan Ompong

PLO tidak pernah menjadi ancaman militer bagi pasukan Israel. Khalidi berpendapat bahwa diplomasi pada akhir 1960-an dan 1970-an merupakan keberhasilan terbesar PLO. Selama periode ini, PLO berhasil memperoleh pengakuan diplomatik di Dewan Keamanan PBB dan mampu membangun koalisi yang dapat melawan veto AS. Salah satu pencapaian penting adalah pengakuan Liga Arab terhadap PLO sebagai satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina pada tahun 1974.

Meskipun demikian, Khalidi mengeksplorasi bagaimana kepemimpinan PLO melukai perjuangan Palestina dalam dua hal penting. Pertama, PLO tidak menginvestasikan sumber daya, personel, atau waktu yang cukup untuk kegiatan diplomatik. Alih-alih memanfaatkan momentum diplomatik yang telah mereka raih, PLO sering kali terjebak dalam perpecahan internal dan perselisihan politik yang menghambat kemampuan mereka mempengaruhi opini publik internasional secara efektif. Khalidi menyoroti upaya diplomatik yang setengah hati ini menghalangi PLO dari mencapai potensi penuh dalam arena internasional. Kedua, PLO gagal memahami dan merespons dua target audiens utama mereka dengan efektif: Israel dan AS. Khalidi mengemukakan PLO tidak memiliki strategi yang jelas untuk mempengaruhi kebijakan atau opini publik di kedua negara tersebut. Hal ini sangat merugikan perjuangan Palestina karena baik Israel maupun AS memainkan peran kunci dalam menentukan nasib wilayah Palestina. Tanpa pendekatan yang terfokus dan berkelanjutan, PLO sering kali gagal mendapatkan dukungan atau simpati yang diperlukan dari publik dan pemimpin politik di kedua negara ini.

Khalidi menyajikan laporan langsung dari tangan pertama untuk mendukung pernyataannya. Sebagai anggota Dewan Nasional Palestina, sebuah kelompok yang berbasis di AS, Khalidi dan rekan-rekannya mencoba meyakinkan Yasser Arafat untuk mencurahkan lebih banyak sumber daya untuk mempengaruhi opini publik AS agar berpihak pada Palestina. Khalidi menceritakan bagaimana Arafat menghentikan pembicaraan mereka untuk berbicara dengan pemimpin Front Pembebasan Palestina, sebuah kelompok yang sering kali mengambil tindakan yang merusak perjuangan diplomatik Palestina. Keputusan Arafat ini mencerminkan ketidakmampuan kepemimpinan PLO untuk melihat pentingnya diplomasi publik di AS dan kecenderungan mereka untuk mengutamakan hubungan internal yang sering kali kontraproduktif. Pengalaman Khalidi memperkuat bahwa Arafat tidak tertarik untuk mencoba mengubah persepsi global tentang Israel-Palestina. Kurangnya minat dari kepemimpinan PLO ini terus merugikan perjuangan Palestina.

PLO Yang Terus Melunak

Sikap PLO terhadap negara-bangsa Palestina berevolusi. Pada awal pendiriannya, PLO memiliki tujuan tegas mengembalikan rakyat Palestina ke tanah air mereka, memulihkan hak-hak mereka, dan mengusir orang-orang yang mereka anggap sebagai perampas. Sikap ini mencerminkan pandangan PLO yang menganggap pendudukan Israel sebagai perampasan tanah Palestina yang harus diperangi dan diakhiri. Seiring berjalannya waktu, PLO mulai mengubah pendirian mereka dengan menyerukan pembentukan sebuah negara demokratis tunggal yang akan menampung baik rakyat Palestina maupun Yahudi. Ide ini mencerminkan usaha untuk mencari solusi yang lebih inklusif dan damai. PLO berargumen sebuah negara demokratis tunggal bisa menjadi jalan keluar dengan memberikan hak-hak yang sama kepada semua penduduk tanpa memandang latar belakang etnis atau agama mereka.

Namun, kompleksitas dan realitas politik di lapangan membuat PLO terus memoderasi sikap mereka. Akhirnya, PLO juga melontarkan gagasan solusi dua negara, di mana warga Palestina dan Israel masing-masing memiliki negara sendiri. Solusi ini mulai diterima sebagai cara yang lebih realistis untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Ide ini mendapat dorongan besar ketika PLO secara resmi mengakui solusi dua negara dalam pertemuan Dewan Nasional Palestina pada tahun 1988.

Khalidi berpendapat ada dua peristiwa yang membuat PLO bersedia untuk memoderasi sikap mereka terhadap negara-bangsa Palestina. Pertama, pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap para pemimpin penting Palestina. Israel menargetkan dan membunuh sejumlah pemimpin PLO dalam upaya melemahkan organisasi tersebut dan menghentikan perlawanan mereka. Pembunuhan ini menciptakan tekanan besar pada PLO untuk mencari jalan keluar yang lebih diplomatis dan damai. Kedua, meletusnya perang saudara Lebanon selama 15 tahun, yang juga mencakup serangan langsung terhadap PLO di Lebanon. Perang ini membuat PLO kehilangan basis operasional mereka di Lebanon dan menunjukkan kerentanan mereka terhadap serangan dari berbagai pihak. Perang saudara Lebanon mengakibatkan kerugian besar bagi PLO, baik secara militer maupun politik, dan mendorong mereka mencari solusi yang lebih pragmatis terhadap Israel.

Invasi ke Lebanon: Strategi Israel Memutus Pusat Komando PLO dengan Pejuang Palestina di Lapangan

Pada titik balik berikutnya, Khalidi menjelaskan invasi Israel ke Lebanon pada tahun 1982, pengepungan Beirut selama tujuh minggu. Menurut Khalidi, Menteri Pertahanan Israel saat itu, Ariel Sharon, berperan sebagai arsitek utama dari perang ini. Sharon sering kali membuat Perdana Menteri Menachem Begin dan kabinet Israel tidak mengetahui tujuan dan rencana operasi sebenarnya, yang menunjukkan kontrol pribadi yang ia miliki dalam kampanye militer ini.

Tujuan utama Sharon dalam invasi ini untuk menghancurkan PLO secara militer. Khalidi mencatat Sharon percaya bahwa dengan menghancurkan PLO, ia akan melemahkan gerakan perjuangan di wilayah Jalur Gaza, Yerusalem Timur, dan Tepi Barat. Dengan demikian, Sharon berharap dapat mempermudah Israel untuk mengontrol dan akhirnya mencaplok daerah-daerah tersebut. Khalidi mengutip pelbagai sumber dan dokumen yang menunjukkan strategi Sharon bukan hanya untuk menghancurkan infrastruktur militer PLO tetapi juga untuk menciptakan ketidakstabilan yang akan memperlemah semangat pejuang Palestina secara keseluruhan. Dengan menghilangkan pusat komando dan kontrol PLO di Lebanon, Sharon berharap dapat memutus hubungan antara kepemimpinan PLO dan pejuang di lapangan, sehingga melemahkan gerakan nasional Palestina yang beroperasi di wilayah-wilayah tersebut.

Khalidi mencatat bahwa operasi militer Israel menargetkan infrastruktur sipil dan fasilitas vital yang digunakan oleh penduduk Palestina, yang menciptakan penderitaan besar di kalangan warga sipil. Serangan-serangan ini tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik tetapi juga psikologis, dengan harapan bahwa tekanan terus-menerus akan memaksa rakyat Palestina untuk menyerah dan mengurangi dukungan mereka terhadap PLO.

Pengepungan Beirut selama tujuh minggu adalah salah satu episode paling brutal dalam invasi ini. Skala dan durasi perang tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Israel mengirim lebih dari 120.000 tentara ke Lebanon untuk memerangi pejuang Palestina, Lebanon, dan Suriah yang jumlahnya jauh lebih sedikit selama 10 minggu. Pasukan Israel menargetkan kamp-kamp pengungsi Palestina, yang dengan gigih melawan invasi Israel, dan gedung-gedung apartemen di Beirut, termasuk di distrik universitas. Pasukan Israel juga melakukan kejahatan perang seperti menggunakan bom mobil untuk menakut-nakuti warga Palestina dan Lebanon. Seorang perwira Mossad menggambarkan bom-bom mobil tersebut sebagai “pembunuhan demi pembunuhan”. Hampir 20.000 warga Palestina dan Lebanon tewas dalam perang tersebut dan 30.000 lainnya terluka. Perang ini juga merupakan perang dengan jumlah korban militer tertinggi ketiga bagi Israel. Khalidi menggarisbawahi bahwa, terlepas dari kampanye Israel yang agresif dan sering kali brutal, mereka tidak dapat menghancurkan pusat komunikasi PLO serta pos-pos komando dan kontrol bawah tanah. Selain itu, serangan tersebut tidak menewaskan satu pun pemimpin PLO.

Lahirnya Hizbullah Setelah PLO Hengkang Dari Lebanon

Khalidi juga meneliti dua peristiwa penting yang terjadi selama perang. Yang pertama adalah Rencana Sebelas Poin PLO. Rencana ini menetapkan penarikan pejuang PLO dari Lebanon ke Tunisia. Rencana ini juga menetapkan beberapa strategi untuk melindungi warga sipil Palestina dan Lebanon yang tertinggal di Beirut, termasuk pembentukan zona penyangga, penarikan pasukan Israel secara perlahan, pengerahan pasukan internasional, dan perlindungan internasional bagi warga sipil. Para pejabat Lebanon dan AS menyetujui ketentuan-ketentuan dalam rencana tersebut. Akan tetapi, Israel tidak setuju dengan perlindungan internasional bagi warga sipil Palestina. Namun demikian, PLO menganggap perjanjian AS dan Lebanon sebagai komitmen yang mengikat untuk melindungi warga sipil. Karenanya, PLO meninggalkan Lebanon dengan keyakinan bahwa warga sipil aman.

Peristiwa kedua adalah pembantaian oleh pasukan Israel dan milisi Pasukan Lebanon (LF) di kamp-kamp pengungsi Sabra dan Shatila, yang terjadi setelah kepergian PLO. Lebih dari 1.000 pria, wanita, dan anak-anak Palestina dan Lebanon dibunuh. Sebuah komisi penyelidikan Israel yang dibentuk setelah peristiwa tersebut menemukan beberapa pejabat tinggi pemerintah dan militer Israel terlibat dalam pembantaian tersebut.

Khalidi menggarisbawahi dampak politik dari perang ini terhadap wilayah Timur Tengah. Pertama, perang tersebut mengakibatkan munculnya kelompok militan Hizbullah di Lebanon, yang menjadi musuh baru bagi Israel dan AS. Kedua, banyak warga Lebanon, Palestina, Arab, dan Eropa marah kepada AS dan Israel karena keterlibatan mereka dalam kekejaman perang terhadap warga sipil. Bom bunuh diri menyerang beberapa target AS di Beirut, termasuk Kedutaan Besar AS dan barak marinir. Ketiga, perang ini memicu kemarahan yang meluas di Israel, yang mengarah pada kelahiran gerakan Peace Now, sebuah organisasi non-pemerintah yang terus mengadvokasi perdamaian dan solusi dua negara. Keempat, Palestina mendapatkan simpati internasional, bahkan untuk sementara waktu menanggalkan citra teroris yang selama ini dilekatkan oleh propagandis Israel kepada mereka. Kelima, perang tersebut menggeser pusat gerakan nasional Palestina dari negara-negara Arab di sekitarnya kembali ke Palestina.

Invasi Ke Lebanon: Duet AS-Israel Memerangi Palestina

Sementara Israel bertanggung jawab atas invasi ke Lebanon, Khalidi memperkuat kesalahan AS. Pertama, dokumen-dokumen yang sebelumnya tidak diketahui mengungkapkan sepenuhnya peran yang dimainkan AS dalam perang tersebut. Dokumen-dokumen ini menunjukkan Sharon memberi tahu Menteri Luar Negeri AS tentang rencananya dengan sangat rinci. Satu-satunya tanggapan Menteri Luar Negeri AS terhadap Sharon adalah bahwa “harus ada provokasi yang dapat dikenali, yang akan dipahami secara internasional”. AS memberi lampu hijau untuk invasi tersebut. Kedua, AS juga memasok Israel dengan senjata-senjata. AS melakukan ini karena mengetahui serangan Israel akan membuat “amunisi buatan Amerika dijatuhkan dari pesawat-pesawat buatan Amerika di atas Lebanon, dan warga sipil akan terbunuh”. Ketiga, AS menolak untuk melindungi warga sipil Lebanon dan Palestina secara fisik. AS memilih opsi ini meskipun intelijen AS menyoroti potensi LF melancarkan kampanye pembunuhan terhadap warga sipil Palestina dengan kepergian PLO. AS hanya memberi jaminan pelindungan, yang ternyata tidak ada gunanya. Untuk semua alasan ini, Khalidi berpendapat invasi ke Lebanon pada tahun 1982 harus dilihat sebagai usaha bersama AS-Israel yang bertujuan mengobarkan perang melawan Palestina. Khalidi mengungkap kekecewaannya karena tidak ada satu pun pejabat AS yang terlibat dalam perang tersebut dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka sampai dengan hari ini.

Khalidi juga menyalahkan PLO atas invasi Israel ke Lebanon. Dia mencatat bagaimana, pada tahun-tahun sebelum perang, PLO menargetkan warga sipil Israel, melukai gerakan nasional Palestina. PLO juga membuat marah banyak warga Lebanon yang terjebak dalam baku tembak konflik yang berlangsung. Kelompok-kelompok Lebanon pada awalnya tidak membela PLO pada awal perang karena kemarahan ini. Setelah perang, banyak orang Palestina merasa kepemimpinan PLO telah mengecewakan rakyat Palestina. Kepemimpinan PLO sebagian besar mengabaikan sentimen-sentimen ini. Khalidi menulis “tidak mengherankan, Arafat adalah orang yang paling tidak kritis terhadap dirinya sendiri”.

Intifada: Gerakan Akar Rumput Melawan Israel Mendapat Simpati Dunia

Khalidi mencatat sejak Perang Enam Hari 1967, Israel telah menduduki Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur. Selama dua dekade, rakyat Palestina hidup di bawah pendudukan militer ketat, yang mencakup pembatasan gerakan, pembangunan permukiman ilegal, dan pengambilalihan tanah Palestina. Pendudukan ini menciptakan kondisi hidup yang sangat sulit bagi warga Palestina, termasuk pembatasan akses ke sumber daya dasar seperti air, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Frustrasi yang terus meningkat terhadap pendudukan ini akhirnya memicu Intifada Pertama.

Selain pendudukan, Khalidi menggarisbawahi rakyat Palestina juga menghadapi ketidakadilan dan diskriminasi sistemik dari pemerintah dan aparat keamanan Israel. Salah satu contoh yang disebutkan adalah pelarangan pengibaran bendera Palestina. Warga Palestina yang mencoba mengibarkan bendera dapat menghadapi hukuman berat seperti denda, penjara, atau bahkan kekerasan fisik. Diskriminasi sistemik ini mencakup pelbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk perlakuan tidak adil di tempat kerja, pendidikan, dan dalam sistem hukum.

Intifada Pertama menunjukkan solidaritas yang kuat di antara rakyat Palestina dan melibatkan pelbagai bentuk perlawanan, dari demonstrasi damai hingga aksi kekerasan sporadis. Perlawanan ini tidak hanya menargetkan militer Israel tetapi juga mengkritik kolaborator Palestina yang dianggap bekerja sama dengan Israel. Intifada ini berhasil menarik perhatian internasional terhadap situasi Palestina dan menekan Israel untuk mencari solusi diplomatik.

Khalidi menceritakan bagaimana warga Palestina akhirnya mulai berhasil menggeser pertarungan narasi yang menguntungkan Palestina. Khalidi mengaitkan keberhasilan ini dengan dua alasan. Pertama, respons Israel terhadap Intifada sangat berlebihan dan tidak proporsional. Kantor-kantor berita di seluruh dunia menyiarkan gambar-gambar tentara bersenjata lengkap yang menyiksa para demonstran remaja Palestina. Masyarakat dunia melihat gambar-gambar ini selama bertahun-tahun karena lamanya Intifada. Khalidi menggarisbawahi terdapat rasio korban delapan banding satu antara kematian warga Palestina dan Israel. Anak-anak di bawah umur mewakili hampir seperempat dari total jumlah korban Palestina. Foto-foto ini membantu komunitas global melihat kondisi yang dihadapi warga Palestina di tangan pemerintah dan pasukan keamanan Israel. Kedua, Intifada adalah gerakan akar rumput. Kampanye ini juga melibatkan sebagian besar masyarakat Palestina, termasuk kaum perempuan yang secara umum tidak dilibatkan dalam politik konvensional Palestina. Intifada menggunakan banyak upaya sipil tanpa kekerasan, termasuk penolakan untuk membayar pajak, penolakan bekerja di permukiman Israel, dan penolakan mengendarai mobil dengan plat nomor Israel serta mogok kerja. Khalidi mengakui protes terkadang berubah menjadi kekerasan, meskipun ia menyalahkan tentara Israel yang menggunakan peluru tajam dan peluru karet terhadap para pemrotes non-kekerasan. Khalidi mencatat pendekatan yang menghindari penggunaan senjata api dan bahan peledak, membantu membuat seruan warga Palestina didengar secara luas di dunia internasional, yang mengarah pada dampak positif yang mendalam dan bertahan lama terhadap opini publik terhadap Palestina.

Khalidi mengungkapkan kekecewaannya terhadap “kepicikan dan keterbatasan visi strategis PLO”. Selama Intifada, PLO mencoba mengambil alih kendali gerakan. Menurut Khalidi hal itu bermasalah karena dua alasan. Pertama, PLO tidak memahami seperti apa kehidupan bagi warga Palestina yang tinggal di Israel atau wilayah yang diduduki Israel. PLO telah berada di pengasingan terlalu lama di Tunisia. Para pemimpin PLO juga cemburu dengan para pemimpin Intifada mengingat betapa suksesnya pemberontakan ini bagi warga Palestina (sebagian besar konflik yang diprakarsai PLO mengalami kegagalan). Kecemburuan ini mengakibatkan PLO tidak mau mendengarkan para pemimpin Intifada. Kedua, PLO tidak pernah sepenuhnya memahami peran AS dalam perang melawan Palestina. Sebagian besar pemimpin PLO tetap kurang mendapat informasi tentang negara dan para pemimpinnya. Ketika mereka berada di AS, mereka jarang tampil di depan umum dan tidak terlibat dengan media atau kelompok-kelompok Amerika. Perilaku ini sangat kontras dengan para pemimpin Israel yang terlibat dengan semua kelompok ini. PLO, seperti halnya para pemimpin Arab lainnya, juga percaya bahwa pendekatan pribadi melalui hubungan yang sudah terjalin lama dengan seorang pejabat AS dapat menyelesaikan masalah mereka.

AS Tidak Pernah Menjadi Negosiator Yang Adil Bagi Palestina

Selama Intifada, AS dan Uni Soviet mensponsori konferensi perdamaian pada tahun 1991 di Madrid dengan harapan dapat menemukan solusi. Konferensi itu sudah penuh dengan masalah sejak awal. Bagi Khalidi, konferensi perdamaian itu mempermalukan Palestina. Orang Israel dan Palestina mendapat perlakuan yang tidak setara. AS dan Israel melarang PLO untuk berpartisipasi dalam konferensi tersebut. Pada masa ini, PLO memimpin gerakan nasional Palestina dari pengasingan di Tunisia. Orang-orang Palestina juga tidak bisa menjadi delegasi independen. Sebaliknya, mereka menjadi bagian dari delegasi gabungan Yordania-Palestina. Khalidi adalah salah satu delegasi tersebut. Israel juga melarang dua delegasi Palestina untuk berpartisipasi dalam perundingan karena mereka berasal dari Yerusalem. Israel khawatir bahwa keikutsertaan mereka akan melegitimasi klaim Palestina atas Yerusalem. Tak satu pun dari para delegasi yang mengetahui tentang Nota Kesepakatan AS-Israel tahun 1975 atau perundingan rahasia antara Israel dan PLO yang terjadi selama konferensi perdamaian. Catatan: Isi pokok Nota Kesepakatan AS-Israel 1975 adalah Amerika Serikat tidak akan mengakui atau bernegosiasi dengan PLO sampai PLO menyetujui beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh Israel.

Khalidi menyatakan bahwa AS bukanlah penengah yang tidak memihak dalam Israel-Palestina. Untuk mendukung pernyataan ini, ia menggambarkan interaksinya yang sangat berbeda dengan dua diplomat AS. James Baker adalah yang pertama. Dia adalah satu-satunya diplomat yang bersedia mengabaikan Nota Kesepakatan AS-Israel tahun 1975, sebagian karena hubungannya yang dekat dengan Presiden AS saat itu, George H. W. Bush. Baker secara terbuka mengonfrontasi pemerintah Israel selama konferensi perdamaian, dengan menyatakan, “jika Anda serius tentang perdamaian, hubungi kami”. Baker mendorong keterlibatan Palestina dalam proses tersebut. Namun, dia adalah satu-satunya diplomat Amerika pada saat itu yang bersedia mengatakan hal tersebut. Dennis Ross menggantikan Baker dalam negosiasi ini. Sebaliknya, Ross dengan tegas berada di pihak Israel. Khalidi mencatat bahwa Ross menerima posisi publik Israel yang dinyatakan sebagai batas dari apa yang dapat diterima dalam hal kebijakan Amerika Serikat. Bagi Khalidi, fakta bahwa ada lebih banyak orang seperti Ross daripada Baker dalam pemerintahan AS berarti bahwa AS tidak akan pernah menjadi negosiator yang adil.

Perjanjian Oslo: PLO Mengakui Israel Sebagai Negara Bangsa, Namun Tidak Sebaliknya

Konferensi perdamaian ini memuncak dengan penandatanganan Perjanjian Oslo I, yang dimediasi Norwegia tahun 1993. Perjanjian ini tidak memperlakukan Israel dan Palestina secara setara. PLO mengakui Israel sebagai sebuah negara-bangsa, namun Israel hanya mengakui PLO sebagai perwakilan resmi rakyat Palestina. Israel menolak untuk mengakui kedaulatan Palestina. Israel juga mengizinkan Arafat dan PLO kembali ke Tepi Barat dan Jalur Gaza serta membentuk pemerintahan sendiri yang terbatas bagi warga Palestina. Khalidi berpendapat Arafat hanya pindah ke sangkar berlapis emas karena Israel masih memegang semua kekuasaan.

Israel dan Palestina menandatangani Perjanjian Oslo II pada tahun 1995. Perjanjian ini memperkuat kontrol Israel atas wilayah Palestina yang diduduki. Israel mengendalikan titik masuk dan keluar ke wilayah-wilayah Israel serta jalan-jalan yang menghubungkannya, sehingga mereka dapat membatasi pergerakan Palestina. Israel juga mempertahankan kekuasaan di beberapa bagian Gaza, Yerusalem Timur, dan Tepi Barat. Khalidi sangat yakin bahwa Palestina seharusnya menolak kedua perjanjian tersebut.

Penolakan Terhadap Diplomasi dan Perjanjian Oslo

Hamas muncul sebagai kekuatan signifikan di Palestina dengan platform yang menentang diplomasi dan solusi damai yang dipromosikan PLO. Khalidi menyoroti Hamas melihat Perjanjian Oslo sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina, karena perjanjian ini gagal mengatasi isu-isu utama seperti hak pengungsi Palestina, status Yerusalem, dan ekspansi permukiman Israel di wilayah pendudukan. Hamas percaya bahwa perlawanan bersenjata adalah satu-satunya cara mencapai tujuan kemerdekaan Palestina. Khalidi mencatat peningkatan popularitas Hamas sebagian besar disebabkan oleh rasa frustrasi yang mendalam di kalangan warga Palestina terhadap PLO. Setelah bertahun-tahun negosiasi dan perjanjian yang tampaknya tidak menghasilkan perubahan nyata, banyak warga Palestina merasa kecewa dengan kepemimpinan PLO yang dianggap korup dan tidak efektif. Ketidakmampuan PLO mencapai kemajuan signifikan melalui diplomasi membuat banyak orang mencari alternatif yang lebih tegas dan langsung dalam bentuk Hamas.

Hamas berhasil membangun basis dukungan yang kuat di Gaza dan Tepi Barat dengan menyediakan layanan sosial, kesehatan, dan pendidikan yang sering kali diabaikan oleh pemerintah resmi. Strategi ini membantu Hamas memenangkan hati dan pikiran banyak warga Palestina yang merasa diabaikan oleh PLO. Selain itu, tindakan militan Hamas, termasuk serangan roket dan serangan terhadap target Israel, dilihat oleh banyak pendukungnya sebagai bentuk perlawanan yang sah dan efektif terhadap pendudukan Israel​.

Khalidi menjelaskan kebangkitan Hamas membawa dampak besar terhadap politik Palestina dan dinamika perlawanan terhadap Israel. Pertama, Hamas memberikan alternatif yang signifikan terhadap PLO, yang memecah kesatuan politik Palestina. Kedua, strategi perlawanan bersenjata Hamas kerap memicu serangan balasan dari Israel, yang mengakibatkan siklus kekerasan yang terus-menerus. Terakhir, penolakan Hamas terhadap solusi dua negara dan diplomasi membuat proses perdamaian semakin rumit dan sulit dicapai.

Dampak Kegagalan KTT Camp David

Episode kedua yang diurai Khalidi adalah kegagalan KTT Camp David tahun 2000, di mana Palestina dan Israel mencoba menegosiasikan solusi dua negara. Selama KTT Camp David, para negosiator Israel menginginkan kontrol atas beberapa aspek penting yang mereka anggap sebagai kepentingan keamanan nasional. Khalidi mencatat tuntutan ini termasuk kontrol atas Lembah Sungai Yordan, yang merupakan wilayah strategis yang memisahkan Tepi Barat dari Yordania. Selain itu, Israel menginginkan kontrol atas wilayah udara Palestina dan sumber daya air utama di Tepi Barat. Israel juga berusaha untuk mencaplok beberapa wilayah baru di Tepi Barat, terutama permukiman-permukiman besar yang telah mereka bangun, dan hak eksklusif atas Yerusalem, sebuah kota yang sangat signifikan secara religius dan simbolis bagi dua belah pihak. Sementara itu, negosiator Palestina menolak syarat-syarat yang diajukan oleh Israel karena mereka merasa syarat-syarat tersebut akan melanggar kedaulatan Palestina sebagai negara yang benar-benar berdaulat. Menerima syarat-syarat ini berarti Palestina akan tetap berada di bawah pengaruh dan kontrol Israel dalam banyak aspek penting kehidupan nasional, termasuk keamanan, ekonomi, dan politik. Khalidi mencatat tuntutan Israel tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dari solusi dua negara yang mencakup penciptaan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat di Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan Yerusalem sebagai ibukotanya.

KTT Camp David 2000 diadakan di bawah naungan Presiden AS Bill Clinton, yang memainkan peran sebagai mediator utama. Namun, setelah kegagalan perundingan, Clinton menyalahkan Yasser Arafat atas kegagalan KTT tersebut, meskipun ia sebelumnya telah berjanji untuk tidak melakukan hal tersebut sebelum pertemuan dimulai. Khalidi mengkritik tindakan Clinton ini sebagai tidak adil, mengingat kompleksitas negosiasi dan tuntutan Israel yang sulit diterima oleh Palestina. Menurut Khalidi, Clinton mengabaikan tuntutan yang diajukan oleh Israel sangat berat sebelah dan tidak memungkinkan tercapainya kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.

Kegagalan KTT Camp David memperburuk situasi di lapangan, meningkatkan ketegangan antara Israel dan Palestina. Khalidi mencatat kegagalan ini diikuti oleh pecahnya Intifada Kedua, yang ditandai dengan meningkatnya kekerasan dan perlawanan di wilayah Palestina yang diduduki. Kegagalan ini juga memperkuat posisi kelompok-kelompok yang menentang proses perdamaian, termasuk Hamas, yang melihat negosiasi damai sebagai jalan buntu dan lebih memilih perlawanan bersenjata.

Intifada Kedua (2000-2005) merupakan episode berikutnya. Berbeda dengan Intifada Pertama, kekerasan menandai periode ini. Khalidi berpendapat Intifada Kedua merupakan kemunduran besar bagi gerakan nasional Palestina. Tentara Israel merusak dan menduduki banyak bagian wilayah pendudukan. Mereka juga mengepung markas besar Arafat. Dia jatuh sakit parah selama pengepungan ini dan kemudian meninggal. Mahmoud Abbas menggantikan Arafat sebagai pemimpin PLO.

Selama Intifada Kedua, Hamas menggunakan bom bunuh diri terhadap Israel yang menyebabkan kematian warga sipil Israel. Kantor-kantor berita menyiarkan adegan-adegan kematian dan kehancuran ini ke seluruh dunia. Akibat aksi Hamas ini, Khalidi mencatat Israel tidak lagi dipandang sebagai penindas, dan kembali dianggap menjadi korban, dan Hamas lebih dikenal sebagai penyiksa fanatik yang tidak rasional.

Pemberitaan Tidak Berimbang Oleh Media AS

Meskipun Khalidi tidak membenarkan aksi bom bunuh diri, ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemberitaan media yang bias. Sebagai salah satu contoh, ia menunjuk pada perang di jalur Gaza. Selama tiga perang, hampir 4.000 warga Palestina terbunuh (anak di bawah umur mewakili seperempat dari jumlah korban tewas). Sebaliknya, kurang dari 100 orang Israel terbunuh, dengan mayoritas adalah personel militer. Khalidi menekankan bahwa perbandingan jumlah korban yang timpang 43:1 sangat jelas, dan juga fakta bahwa sebagian besar warga Israel yang terbunuh adalah tentara, sementara sebagian besar warga Palestina adalah warga sipil. Liputan media AS tidak pernah melaporkan jumlah korban yang timpang. Sebaliknya, liputan mereka terfokus pada tembakan roket Hamas ke sasaran-sasaran sipil di Israel. Akibatnya, beberapa orang Amerika sekali lagi melihat warga Israel dalam posisi yang ditindas. Meskipun demikian, Khalidi mencatat bahwa kritik publik terhadap Israel tetap meningkat di kalangan warga AS, khsusunya dari warga yang lebih muda, lebih liberal, lebih beragam secara etnis, dan kurang religius.

Khalidi menggarisbawahi dalam buku ini bahwa Israel jauh lebih berhasil dalam mengendalikan narasi seputar konflik daripada Palestina. Keberhasilan ini terus melukai gerakan nasional Palestina dan melindungi perilaku Israel yang tidak adil dan diskriminatif.

Gerakan BDS: Perlawanan Damai Yang Mengancam

Gerakan BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) merupakan salah satu inisiatif global yang paling signifikan dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. BDS didirikan pada tahun 2005 oleh masyarakat sipil Palestina, yang menyerukan kepada individu dan lembaga di seluruh dunia memboikot, mendivestasi, dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel hingga negara tersebut mematuhi hukum internasional dan menghormati hak-hak Palestina. Khalidi menjelaskan gerakan BDS lahir dari frustrasi yang mendalam terhadap kegagalan upaya-upaya diplomatik dan politik untuk menghentikan pendudukan Israel di wilayah Palestina. BDS didirikan oleh lebih dari 170 organisasi masyarakat sipil Palestina sebagai alat untuk menekan Israel agar menghentikan pendudukan, mencabut undang-undang yang mendiskriminasi warga Palestina, dan mengakui hak-hak pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah mereka sesuai dengan Resolusi 194 PBB.

Gerakan BDS menggunakan tiga strategi utama: Boikot melibatkan penolakan untuk membeli produk Israel dan berpartisipasi dalam acara yang disponsori oleh pemerintah atau institusi Israel. Divestasi mendorong perusahaan dan lembaga keuangan untuk mencabut investasi mereka dari perusahaan yang beroperasi di Israel atau mendukung pendudukan. Sanksi melibatkan upaya untuk meyakinkan pemerintah agar memberlakukan sanksi ekonomi, militer, atau diplomatik terhadap Israel. Gerakan ini menggunakan metode non-kekerasan dan berfokus pada mobilisasi masyarakat internasional untuk mendukung hak-hak Palestina.

Khalidi menyoroti gerakan BDS telah berhasil meningkatkan kesadaran internasional tentang situasi di Palestina dan menggalang dukungan global untuk perjuangan rakyat Palestina. Pelbagai kampanye BDS telah menyebabkan beberapa perusahaan besar menarik investasi mereka dari Israel atau menghentikan operasi mereka di wilayah pendudukan. Kampanye ini juga telah mempengaruhi lembaga pendidikan, budaya, dan gereja di banyak negara untuk mengadopsi kebijakan yang mendukung BDS.

Namun, respons terhadap gerakan BDS juga sangat serius. Israel dan para pendukungnya, termasuk beberapa pemerintah Barat, menganggap BDS sebagai ancaman strategis dan berusaha keras untuk melawannya. Pemerintah Israel melancarkan kampanye besar-besaran untuk mendiskreditkan BDS dan mendorong negara-negara lain untuk mengadopsi undang-undang yang melarang atau membatasi aktivitas BDS. Khalidi mencatat tekanan politik ini sering kali bertujuan untuk menggambarkan BDS sebagai gerakan antisemit, meskipun BDS dengan tegas menyatakan bahwa mereka menentang semua bentuk rasisme, termasuk antisemitisme.

Khalidi juga mencatat kritik yang dihadapi oleh BDS. Beberapa kritik menuduh gerakan ini dapat memperburuk isolasi dan penderitaan rakyat Palestina dengan memutuskan hubungan ekonomi yang penting. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa BDS dapat memperkeras posisi Israel dan mengurangi kemungkinan mencapai solusi diplomatik. Namun, Khalidi berpendapat bahwa BDS merupakan bentuk perlawanan non-kekerasan yang sah dan penting, yang menawarkan alternatif bagi rakyat Palestina untuk melawan pendudukan dan diskriminasi secara damai.

Hamas Memenangkan Parlemen dan Menguasai Gaza

Warga Palestina merasakan kekecewaan yang mendalam terhadap PLO setelah Intifada Kedua. Karena sentimen ini, Hamas memenangkan pemilihan parlemen pada Januari 2006. Khalidi menggarisbawahi jajak pendapat setelah pemungutan suara menunjukkan bahwa hasil tersebut lebih disebabkan oleh keinginan besar para pemilih untuk melakukan perubahan di wilayah pendudukan daripada seruan untuk pemerintahan Islamis atau peningkatan perlawanan bersenjata terhadap Israel. Para tokoh politik Palestina menyadari bahwa konflik antara PLO dan Hamas hanya akan terus merugikan rakyat Palestina. Kedua kelompok ini mencoba membentuk pemerintahan koalisi dengan anggota dari kedua partai, namun gagal karena intrik dari kekuatan luar, termasuk AS dan Israel. Hamas membentuk Otoritas Palestina sendiri di Gaza dan PLO mempertahankan basisnya di Tepi Barat.

Perang Hamas dan Israel di Gaza: Obama Ternyata Tidak Bisa Diandalkan

Penguasaan Hamas atas Gaza berujung pada episode terakhir: tiga perang brutal di Jalur Gaza, yang terjadi pada tahun 2008-2009, 2012, dan 2014. Khalidi berpendapat bahwa Israel sekali lagi merespons dengan keras. Meskipun benar bahwa Hamas melancarkan serangan mematikannya sendiri terhadap Israel, serangan-serangan ini tidak dapat dibandingkan. Sebagai salah satu contoh, Israel menembakkan lebih dari 49.000 peluru tank dan artileri ke Gaza pada tahun 2014. Pada babak ini, Khalidi percaya bahwa baik pasukan Israel maupun Hamas sama-sama melakukan kejahatan perang.

Khalidi menunjukkan kekecewaannya terhadap Presiden AS Barack Obama, yang diyakini banyak orang akan menangani perang ini dengan cara yang berbeda. Harapan ini dengan cepat pupus. Presiden Obama tidak menghentikan aliran senjata Amerika ke Israel selama tiga kali perang di Gaza. Ia juga tidak berusaha melawan narasi Israel bahwa serangan gencar mereka merupakan respon yang tepat terhadap tembakan roket teroris yang ditujukan kepada warga sipil Israel. Pemerintahan Obama juga abstain dalam pemungutan suara atas Resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyatakan bahwa pemukiman Israel di Tepi Barat melanggar hukum internasional. Khalidi percaya bahwa jika Obama lebih peduli terhadap perjuangan Palestina, ia dapat membuat perubahan yang nyata.

Propaganda Antisemit Muslim Palestina

Sebagai penutup, Khalidi meninjau kembali setiap tema utamanya. Khalidi menggarisbawahi bagaimana narasi-narasi membantu mendefinisikan perjuangan Palestina dan membentuk opini publik. Propaganda Israel telah meyakinkan banyak orang Amerika dan Eropa bahwa orang Palestina adalah Muslim yang antisemit. Para pejabat pemerintah Israel telah membingkai perlawanan Palestina terhadap Israel sebagai sesuatu yang lahir dari kebencian terhadap orang-orang Yahudi, bukan sebagai upaya untuk melepaskan diri dari kungkungan penjajahan. Khalidi percaya bahwa penyebaran citra orang Palestina sebagai Muslim antisemit adalah salah satu pencapaian terbesar Zionisme.

Tiga Cara Membingkai Ulang Kolonialisme di Palestina

Khalidi menyarankan ada tiga cara untuk membantu komunitas global yang lebih luas, khususnya AS, untuk memahami penderitaan rakyat Palestina. Pertama, ia menyarankan untuk membandingkan pengalaman Palestina dengan pengalaman pemukim kolonial lainnya, seperti penduduk asli di AS. Namun, pendekatan ini akan sangat sulit diterima khalayak AS karena tiga alasan. Pertama, dimensi alkitabiah dari Zionisme mempengaruhi banyak orang Protestan evangelis untuk memihak Israel. Kedua, banyak orang AS memandang kata “kolonial” dengan cara yang positif karena mereka mengasosiasikan kata ini dengan pendirian negara ini (13 koloni asli). Terakhir, orang AS mengasosiasikan istilah “pemukim” dan “perintis” dengan ekspansi heroik ke arah barat. Banyak yang tidak mempertimbangkan bagaimana ekspansi ini memusnahkan penduduk asli. Membandingkan warga Palestina dengan pengalaman masyarakat adat atau warga kulit hitam di Amerika Serikat juga tidak akan berhasil karena negara ini belum sepenuhnya mengatasi rasisme, ketidaksetaraan, dan diskriminasi yang sistemik.

Kedua, Khalidi merekomendasikan untuk membingkai Palestina-Israel dalam kerangka ketidakseimbangan kekuatan antara Israel dan Palestina; ini adalah karakteristik kolonialisme. Palestina telah berjuang dengan pendekatan ini terutama karena negara-negara adidaya selama beberapa dekade telah mendukung gerakan Zionisme atas perampasan Palestina. Para pejabat pemerintah dari negara-negara adidaya, termasuk AS, telah menciptakan sebuah narasi di mana David dan Goliat masing-masing melambangkan Israel dan Palestina. Akibatnya, masyarakat global percaya pada narasi bahwa Israel terus-menerus menginginkan perdamaian, hanya untuk ditolak oleh Palestina.

Akhirnya, Khalidi percaya bahwa isu ketidaksetaraan adalah yang paling menjanjikan untuk membingkai ulang persepsi masyarakat global tentang Palestina. Ciri khas Zionisme dan Israel modern adalah diskriminasi etnis yang sistemik. Pemerintah Israel menyangkal hak-hak dasar warga Palestina yang tinggal di Israel, seperti hak menentukan nasib sendiri, akses terhadap tanah, dan kemudahan untuk bergerak. Orang-orang yang tinggal di negara-negara demokratis seharusnya sangat marah dengan kondisi yang dihadapi oleh orang-orang Palestina yang tinggal di sana karena perlakuan terhadap Palestina bertentangan dengan semua hal yang seharusnya mereka perjuangkan.

---

[1] Korespondensi McMahon-Hussein adalah serangkaian surat-menyurat antara Sir Henry McMahon, Komisaris Tinggi Inggris di Mesir, dan Syarif Hussein bin Ali, Emir Mekkah, selama Perang Dunia I. Inggris mencari cara untuk melemahkan Kesultanan Ustmaniyah, yang saat itu bersekutu dengan Jerman dan Austria-Hungaria. Inggris berusaha mendapatkan dukungan dari pemimpin Arab untuk melancarkan pemberontakan melawan Ustmaniyah. Syarif Hussein bin Ali, pemimpin Hashemite di Hijaz (wilayah barat Arab yang meliputi Mekkah dan Madinah), dianggap sebagai sekutu potensial karena pengaruhnya yang luas di dunia Arab. Syarif Hussein meminta jaminan dari Inggris bahwa, setelah perang, negara-negara Arab yang dikuasai oleh Ustmaniyah akan diberikan kemerdekaan penuh. Dalam suratnya, McMahon menyatakan bahwa Inggris siap mendukung kemerdekaan negara-negara Arab.

---

Bibliografi

Khalidi, R. (2020). The Hundred Years’ War on Palestine: A History of Settler Colonialism and Resistance, 1917-2017. London: Profile Books.