Yale Program on Climate Change Communication (YPCCC) membagi masyarakat dalam enam kelompok berdasarkan spektrum keyakinan dan perilakunya terhadap krisis iklim[1]. Kelompok pertama: alarmed, yaitu kelompok masyarakat yang meyakini krisis iklim sedang terjadi, disebabkan oleh manusia, merupakan ancaman mendesak, dan sangat mendukung aksi/kebijakan iklim. Kelompok kedua: concerned, yaitu kelompok masyarakat yang meyakini krisis iklim sedang terjadi, disebabkan oleh manusia, merupakan ancaman mendesak, mendukung aksi/kebijakan iklim, tetapi menganggap dampaknya masih jauh. Kelompok ketiga: cautious, yaitu kelompok masyarakat yang belum memutuskan pendapat mereka. Kelompok keempat: disengaged, yaitu kelompok masyarakat yang tahu sedikit tentang krisis iklim. Kelompok kelima: doubtful, yaitu kelompok masyarakat yang kurang yakin krisis iklim sedang terjadi, dan kalau pun terjadi menganggapnya sebagai siklus alamiah bumi yang tidak berbahaya. Dan kelompok keenam: dismissive, yaitu kelompok masyarakat yang meyakini krisis iklim tidak terjadi, tidak disebabkan oleh manusia, serta menentang aksi dan kebijakan iklim.

Dalam rangka membantu kerja kuratorial memilih buku yang berkaitan tentang krisis iklim, kami mengedarkan survei sederhana menggunakan spektrum YPCCC kepada anggota komunitas, dan mendapati seluruh responden berada dalam kelompok alarmed (51%) dan concerned (49%).
Hasil survei ini menggembirakan karena dua alasan. Pertama, disparitas keyakinan responden terhadap krisis iklim tidak jauh, sehingga percakapan tentang problem krisis iklim bisa beranjak ke domain yang lebih diskursif, yaitu pada solusi dan upaya-upaya pengendaliannya. Atas alasan ini, kami mengeliminasi buku-buku yang berfokus pada tema persuasif yang berusaha meyakinkan krisis iklim sedang terjadi. Kedua, seluruh responden berada dalam kelompok alarmed dan concerned, yang secara definisi telah meyakini krisis iklim disebabkan oleh manusia, sehingga kami berpandangan secara intuitif mereka cenderung terbuka terhadap mobilisasi tindakan kolektif untuk adaptasi/perubahan perilaku yang mendukung aksi iklim.
Atas alasan-alasan tersebut, tantangan kerja kuratorial edisi kali ini adalah memilih buku yang bisa “melatih” keterbukaan pembaca terhadap upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perilaku yang mendukung aksi iklim. Artinya, selain menyajikan pemikiran segar dengan nuansa solutif, buku tersebut juga harus menghidangkan kritik pada upaya-upaya pengendalian krisis iklim. Dengan demikian, buku tersebut tidak hanya memberi wawasan problem krisis iklim kekinian, tetapi juga moga-moga bisa menempa pembaca agar lebih reflektif terhadap kritik yang tertuju pada diri sendiri, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari komunitas pekerjaan sehari-hari.
Salah satu langkah adaptasi paling penting dalam krisis iklim adalah peralihan/transisi dari energi kotor ke energi bersih. Transisi ini menjadi pokok kesepakatan negara-negara di seluruh dunia mengingat penggunaan energi kotor adalah penyebab terbesar dan paling utama dari krisis iklim[2]. Sebagian besar energi yang digunakan di seluruh dunia masih bergantung pada bahan bakar fosil (batu bara, minyak, dan gas alam). Penggunaan energi kotor ini menyumbang 73% dari total emisi Gas Rumah Kaca (GRK) global[3]. Dan Indonesia sendiri berada di antara tujuh negara yang paling banyak menghasilkan GRK.[4]
Dalam dokumen LTS-LCCR-2021, pemerintah berkomitmen mencapai emisi nol (berhenti total menggunakan energi kotor dan menggunakan energi bersih) pada 2060 atau lebih cepat[5]. Awalnya pemerintah menetapkan target emisi nol pada 2070, namun kemudian mempercepat targetnya ke 2060 atau lebih cepat sebagai respons terhadap tekanan internasional dan kepatuhan terhadap mekanisme peningkatan ambisi yang diatur dalam Perjanjian Paris[6]. Mekanisme ini bertujuan memastikan negara-negara terus meningkatkan komitmen seiring kemajuan teknologi dan kebijakan.
Apakah ambisi transisi energi ini realistis? Apakah adopsi teknologi dan kebijakan di Indonesia telah mencerminkan target ambisius itu? Menyitir Geger Riyanto, transisi energi di Indonesia adalah fenomena raksasa yang memintal pusparagam aktor, institusi, kepentingan, skala, dan situasi, di mana semua elemen yang saling beririsan tidak hanya menimbulkan persoalan-persoalan ruwet, tetapi juga dilematik. Seperti apa keruwetan-keruwetan dan dilema-dilema transisi energi di Indonesia yang berpilin-kelindan hari-hari ini?
Dengan menggenggam pertanyaan-pertanyaan ini, kami mengundang anggota komunitas membaca antologi esai Pergulatan Transisi Energi Berkeadilan, Satu Isu Beragam Dilema. Antologi ini berisi 16 esai yang ditulis oleh para jurnalis lingkungan, advokat, aktivis, dan akademikus, yang menurut pendapat kami di sana mengalir suara-suara jernih yang patut didengar dan berharga mendapat perhatian dan waktu dari para pembaca.
Kami berharap pembaca di komunitas menyelesaikan minimal empat esai sebagai berikut:
- Pendekatan Berbasis HAM dalam Kebijakan Transisi Energi, oleh Mimin Dwi Hartono.
- Menghijaukan Kekacauan: Legalisme Iliberal dan Ambiguitas Kebijakan Transisi Energi di Indonesia, oleh Pradnya Wicaksana.
- Memperjuangkan Keadilan dalam Transisi Energi: Antara Kuasa Pemodal dan Aliansi Strategis, oleh Indrawan Prasetyo, Nur Rafiza Putri, Inaya Rakhmani.
- Keadilan Lingkungan, Gerakan Sosial, dan Ekonomi Politik Kendaraan Berbasis Listrik (KBL) di Indonesia, oleh Didid Haryadi.
Salam hormat dari kami,
Irwanto Laman & Romana Celsa Dona
[1] https://climatecommunication.yale.edu/publications/six-audiences-around-the-world/ diakses 27 Juli 2024.
[2] The Intergovernmenatal Panel on Climate Change (IPCC) dalam laporannya menyebut penggunaan energi kotor seperti batu bara, minyak, dan gas alam menjadi penyebab terbesar krisis iklim. Sumber: https://www.ipcc.ch/2022/04/04/ipcc-ar6-wgiii-pressrelease/ diakses 27 Juli 2024.
[3] https://ourworldindata.org/ghg-emissions-by-sector diakses 27 Juli 2024.
[4] Laporan UNEP bisa diunduh di sini: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/43922/EGR2023.pdf?sequence=3&isAllowed=y
[5] Komitmen ini tertuang pada dokumen Indonesia LTS-LCCR , bisa diunduh di https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Indonesia_LTS-LCCR_2021.pdf.
[6] Perjanjian Paris memiliki mekanisme untuk meningkatkan ambisi iklim setiap lima tahun sekali melalui proses yang dikenal sebagai “ratchet mechanism”.
