Judul buku ini meminjam konsep Hannah Arendt tentang “banalitas kejahatan”[1]dan memelintirnya menjadi “banalitas kejantanan.” Dalam analisisnya atas persidangan Adolf Eichmann, Hannah Arendt berargumen Eichmann bukanlah sosok dengan kebencian membara pada orang Yahudi. Menurutnya, Eichmann cuma birokrat patuh, seorang pegawai negeri yang rajin menjalankan tugas administratif sehari-hari (menjalankan perintah atasan dalam birokrasi), tetapi defisit refleksi moral. Hal inilah yang dimaksud Arendt dengan banalitas kejahatan: bahwa kejahatan semacam ini lebih mengerikan karena lahir dari ketaatan lugu, rutinitas sehari-hari, dan absennya kompas moral. Arend menuntun kita pada pemahaman bahwa seseorang tidak perlu jadi setan demit untuk terlibat genosida orang Yahudi. Seseorang itu cukup jadi roda kecil yang bekerja patuh dalam mesin raksasa birokrasi Nazi.
Dalam Althusser Pembunuh: Banalitas Kejantanan (diterjemahkan dengan sangat-enak-dibaca oleh Rio Johan), Francis Dupuis-Deri memelintir gagasan Arendt ke domain patriarki. Ia menyeret kasus Althusser dan berargumen femisida[2] (pembunuhan perempuan oleh laki-laki) tidak bisa dipandang sebagai kejahatan biasa atau hanya jenis kekerasan pada umumnya. Seperti Eichmann yang larut dalam logika birokrasi, Dupuis-Deri juga ingin menganggap pembunuhan Althusser pun larut dalam suatu logika. Menurutnya, ada logika yang mendarah-daging, yaitu maskulinitas yang dididik untuk merasa berhak atas tubuh perempuan. Dengan miminjam konsep Arendt, bagi Dupuis-Deri, femisida juga termasuk kejahatan banal lantaran berakar pada logika maskulin toksik yang diwajarkan oleh budaya sehari-hari.
Jika tesis Dupuis-Deri ini kita terima, kami berpendapat implikasinya menakutkan. Mengapa demikian? Kami melihat, jika kekerasan terhadap perempuan dibangun dari logika yang telah mendarah-daging (maskulinitas toksik yang dibangun melalui pendidikan, budaya sehari-hari, dan struktur sosial), maka dengan kata lain, kami bisa anggap patriarki yang berakar dari maskulinitas toksik sudah jadi habitus: tertanam dalam gerak tubuh tanpa disadari. Contoh konkretnya, dari kecil anak laki-laki kerap dididik untuk tidak boleh menangis, diajari untuk menguasai, menunjukkan kekuatan, dan tidak boleh lemah. Ungkapan sederhana seperti “namanya juga laki-laki” tampak sepele, tetapi menurut hemat kami, sebenarnya menanamkan gagasan bahwa agresi dan dominasi adalah hal yang wajar dan lumrah bagi laki-laki. Ditambah dengan tontonan film, iklan, bahkan lelucon sehari-hari, semuanya ikut memperkuat citra bahwa kejantanan laki-laki identik dengan penguasaan. Dengan demikian, maskulinitas toksik sudah menjadi seperti “program sosial” yang dijalankan tubuh tanpa disadari. Dengan kerangka ini, maka maskulinitas toksik yang menjadi musabab kekerasan terhadap perempuan adalah bagian dari sebuah spektrum perilaku sehari-hari yang dihalalkan, ditoleransi, bahkan mungkin dipuji. Konsekuensinya adalah kita sering menemukan candaan seksis atau meremehkan perempuan pada satu ujung spektrum; dan di ujung spektrum lainnya, femisida bisa jadi puncak ekstremnya. Dengan kata lain, kami setuju dengan Dupuis-deri bahwa pembunuhan terhadap perempuan bukanlah kekerasan biasa, melainkan kelanjutan ekstrem dari logika yang sehari-hari kita terima tanpa protes. Itulah yang membuat tesis Dupuis-Deri kami bilang menakutkan: ia memaksa kita berpikir bahwamaskulinitas toksik dan patriarki hidup dalam tubuh, dalam kebiasaan, dalam refleks yang terlihat remeh tetapi terus-menerus mereproduksi dominasi. Dan jika itu benar, maka setiap interaksi sehari-hari, baik di rumah, kantor, sekolah, hingga tempat ibadah, mungkin tidak pernah benar-benar aman: selalu ada risiko banalitas kejantanan bisa meletus jadi femisida.
Atas dasar itu, pertanyaan yang menghantui kami kemudian adalah apakah berarti semua laki-laki adalah Eichmann atau Althusser kecil? Dalam diskusi selama hampir 2.5 jam, kami tidak menjawabnya tuntas. Tapi Dupuis-Deri sedikit membantu memberi petunjuk: berhenti mencari “monster” yang bisa dikambinghitamkan! Setiap kali kita memandang femisida sebagai kasus biasa, maka sejatinya kita menolak melihat banalitasnya, atau femisida sama derajatnya dengan kekerasan-kekerasan lainnya. Oleh karena itu, senada dengan Dupuis-Deri, kami berpendapat bahwa kekerasan terhadap perempuan jauh lebih berdosa daripada kekerasan laki-laki terhadap laki-laki, atau perempuan terhadap laki-laki. Kenapa kami berpendapat demikian? Bukan karena kami hendak menyusun hierarki kekerasan, seolah ada kekerasan yang lebih sah untuk dikutuk daripada kekerasan lainnya, melainkan karena femisida lahir dari struktur yang berbeda jenisnya. Femisida bisa kami simpulkan bukan sekadar peristiwa kekerasan antarindividu, melainkan puncak dari rangkaian panjang normalisasi, pembiaran, dan legitimasi kultural terhadap dominasi maskulin. Pembunuhan dalam konflik laki-laki melawan laki-laki mungkin bisa kita baca sebagai pertikaian, rivalitas, atau ledakan emosi, tapi femisida kami baca sebagai klimaks dari pola relasi yang telah lama diwarnai logika kontrol, kepemilikan, dan kuasa atas tubuh perempuan yang dibangun sejak dini dalam pikiran.
Di titik inilah banalitas kejantanan bekerja. Ia tidak selalu hadir sebagai teriakan kebencian yang vulgar, tetapi sebagai kebiasaan sehari-hari yang dianggap wajar: candaan yang merendahkan, norma yang memaklumi kecemburuan posesif, pembenaran atas kontrol, hingga ungkapan klasik bahwa “urusan rumah tangga” tak layak dicampuri. Ketika praktik-praktik kecil ini berulang tanpa interupsi moral dari kita, ia menciptakan ekosistem tempat kekerasan ekstrem menjadi mungkin. Dengan kata lain, femisida tidak berdiri sendiri sebagai tindakan tunggal. Ia adalah akumulasi dari serangkaian mikro kekerasan yang telah lama diwajarkan. Karena itu, kami berpendapat ia memiliki bobot etis yang berbeda. Bukan karena nyawa laki-laki kurang bernilai, tetapi karena pembunuhan terhadap perempuan dalam konteks ini merupakan perwujudan paling telanjang dari sistem yang memandang perempuan sebagai objek dan dibangun sejak dini (juga dalam pikiran?) dalam kebiasaan sehari-hari yang diwajarkan.
Di sinilah peringatan Arendt kembali relevan. Kejahatan yang paling mengerikan justru tidak memerlukan pelaku yang sadis atau ideolog fanatik. Kejahatan seperti itu cukup ditopang oleh individu biasa yang merasa sedang menjalankan norma: seorang suami yang merasa berhak mengontrol istri, seorang tetangga yang memilih diam saat di samping rumahnya ada kekerasan, aparat yang menganggap laporan KDRT sebagai konflik domestik biasa yang tidak perlu diadili, dll. Semuanya dapat menjadi roda kecil dalam mesin yang sama. Banalitas itu akhirnya tidak hanya melekat pada pelaku langsung, tetapi juga pada struktur sosial yang membiarkannya. Karena itu, berhenti mencari “monster” bisa kami artikan juga berarti menggeser fokus dari individu ke ekosistem struktur sosialnya. Sehingga pertanyaan yang lebih penting sekarang bukan lagi “siapa pelaku jahatnya?”, melainkan “praktik keseharian apa yang memungkinkan kekerasan itu tampak wajar?”.
Di sisi lain, pengakuan atas banalitas ini juga menuntut tanggung jawab yang tidak nyaman: bahwa potensi reproduksi kekerasan tidak berada di luar kita, tetapi mungkin tertanam dalam bahasa, kebiasaan, dan institusi yang kita jalani tanpa refleksi. Kritik terhadap “banalitas kejantanan” bukanlah tuduhan kolektif terhadap semua laki-laki, melainkan ajakan untuk mengaudit habitus/kebiasaan sehari-hari, untuk menelusuri bagaimana maskulinitas diproduksi, diajarkan, dan dipertahankan. Dengan demikian, menyebut femisida sebagai bentuk kekerasan yang secara moral lebih berat bukanlah upaya mengistimewakan korban tertentu, melainkan usaha menyoroti kedalaman struktur yang menopangnya.
Maka pertanyaan kami bergeser: bukan lagi apakah semua laki-laki adalah Eichmann atau Althusser kecil, tetapi apakah kita bersedia mengganggu kenyamanan banalitas itu, misalnya dengan menginterupsi kebiasaan seksis, menolak bahasa yang merendahkan perempuan, dan menolak normalisasi kontrol terhadap perempuan, sebelum kekerasan mencapai bentuknya yang paling ekstrem.
Kegilaan Macam Apa?
Mekanisme resmi yang membebaskan Althusser adalah putusan pengadilan non-lieu (tidak ada dasar untuk diadili), yang didasarkan pada KUHP Prancis saat itu. Putusan ini menyatakan Althusser tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena ia berada dalam keadaan gila saat melakukan perbuatan tersebut. Keputusan ini didasarkan laporan psikiatri yang mendiagnosisnya mengalami “krisis melankolis akut” dan “episode halusinasi iatrogenik”.
Pertanyaan yang kami ajukan bukanlah apakah Althusser benar-benar gila? Kami justru ingin memeriksa kegilaan macam apa yang bisa menjadi jalan keluar seseorang dari tanggung jawab pidana?
Di bagian ini, pembicaraan kami tentang “kegilaan” tidak lagi murni klinis. Kami mencoba mengambi dari sudut pandang kekuasaan: siapa yang berhak menyatakan seseorang tidak waras? Dengan perangkat pengetahuan apa keputusan itu diambil? Dan kondisi sosial seperti apa label gila bukan sekadar diagnosis psikiatri?
Sependek pengetahuan kami, dalam kerangka hukum modern, ketidakmampuan bertanggung jawab pidana karena gangguan jiwa mensyaratkan absennya kapasitas memahami konsekuensi tindakan atau ketidakmampuan mengendalikan kehendak. Prinsip ini lahir dari dorongan bahwa seseorang tidak dapat dihukum atas tindakan yang tidak ia sadari sebagai tindakan. Namun, justru di wilayah inilah ambiguitas bekerja. Karena “kesadaran” dan “kontrol” bukan variabel yang dapat ditimbang seperti barang bukti, maka ia bergantung pada interpretasi para ahli, pada bahasa diagnosis, dan pada otoritas institusi yang memverifikasinya.
Di sinilah pelintiran Dupuis-Deri terasa provokatif. Jika banalitas kejahatan dapat beroperasi melalui kepatuhan administratif yang tanpa refleksi, maka banalitas kejantanan juga dapat beroperasi melalui perangkat legitimasi yang tampak netral (dalam kasus ini adalah diagnosis psikiatri). Bukan berarti setiap pembelaan gangguan jiwa adalah manipulasi, tetapi kita perlu bertanya: kapan “kegilaan” berfungsi sebagai penjelasan, dan kapan ia berubah menjadi mekanisme jalan keluar yang menutup kemungkinan pertanggungjawaban moral?
Pertanyaan ini menjadi lebih tajam ketika kami mengaitkan pada konsep kekuasaan Fouclout tentang bagaimana kekuasaan berkerja. Bahasa diagnosis, seberapa ilmiah pun diklaim, selalu beroperasi dalam jaringan institusional (kekuasaan), dalam hal ini rumah sakit, pengadilan, universitas yang menentukan apa yang disebut normal dan apa yang menyimpang. Dengan demikian, status “tidak bertanggung jawab” bukan hanya hasil pembacaan gejala, tetapi juga hasil negosiasi otoritas antara dokter, hakim, dan norma sosial yang berlaku pada zamannya. Di titik ini, kami sebenarnya tidak sedang merelatifkan penderitaan mental seseorang. Ada gangguan jiwa yang sungguh melumpuhkan kapasitas agen moral seseorang. Tetapi justru karena itu, batasnya harus diperiksa dengan ketelitian etis: agar empati terhadap kondisi klinis tidak berubah menjadi impunitas. Sebab jika setiap kejahatan dapat dijelaskan sebagai “episode” kelam keadaan mental seseorang, maka berisiko menggeser fokus dari pola (yang menjadi akar masalah) yang memungkinkan kejahatan itu terjadi, menuju patologisasi individu semata.
Dupuis-deri berhasil mendedah kasus Althusser dengan segala kompleksitas intelektual dan biografinya menjadi kasus yang menggiring kami melihat ketegangan tersebut. Ketika pengadilan menerima kerangka ketidakmampuan bertanggung jawab, perkara pidana berhenti pada level personal. Namun, berhentinya proses yudisial tidak otomatis menghentikan pertanyaan etisnya: bagaimana relasi kuasa dalam kehidupan domestik, bagaimana norma maskulinitas yang mengizinkan kontrol emosional ekstrem, dan bagaimana institusi akademik yang sering diasumsikan rasional juga dapat menjadi ruang pembiaran? Dengan kata lain, “kegilaan” dapat menjadi penjelasan klinis yang sah, sekaligus pada saat yang sama menjadi bisa menjad tirai yang menutupi dimensi struktural. Di sinilah kewaspadaan analitis diperlukan: agar kita tidak terjebak pada dua ekstrem yang sama-sama reduksionis, menyederhanakan segalanya sebagai patologi individu, atau sebaliknya menolak sepenuhnya realitas gangguan mental seseorang.
Itulah alasan mengapa kami alih-alih bertanya apakah seseorang “benar-benar gila”, tapi lebih mau memeriksa: kondisi apa yang membuat kategori kegilaan menjadi determinan bagi nasib hukum seseorang? Siapa yang diuntungkan ketika kasus dipindahkan dari ruang sidang pidana ke ruang rawat psikiatri? Dan bagaimana masyarakat memastikan bahwa pengakuan atas kerentanan mental tidak menghapus kebutuhan akan tanggung jawabnya?
Pertanyaan-pertanyaan ini memang tidak terjawab tuntas, tetapi membuka ruang refleksi yang lebih jujur: bahwa tanggung jawab tidak selalu berhenti di palu hakim. Ia berlanjut dalam cara kita membaca relasi, menilai institusi, dan menolak kenyamanan penjelasan yang terlalu cepat, baik yang menyebut pelaku sebagai monster, maupun yang sepenuhnya melarutkannya dalam kategori pasien.
Ajaran Filsafat Althusser yang Agung dan Ajaran Filsafatnya yang Bisa Membenarkan Kejahatannya
Sebagai filsuf, Althusser membekali generasi pemikir selanjutnya dengan perangkat analitis untuk membongkar cara kerja kekuasaan yang tak terlihat (Foucoult adalah salah satu muridnya). Kontribusi Althusser yang paling monumental adalah pembedaan antara Aparatus Represif yang beroperasi melalui kekerasan (polisi, militer), dan Aparatus Ideologis yang beroperasi secara halus melalui institusi sosial (sekolah, pernikahan, bahasa, keluarga, media, tempat ibadah, tempat kerja, dll). Aparatus Ideologis, menurut Althusser, adalah mesin yang mereproduksi hubungan produksi kapitalis dengan menanamkan pandangan dunia yang dominan, membuat individu secara sukarela menerima posisi mereka dalam tatanan sosial.
Namun, di sinilah letak ironi dan pertanyaan sentral yang diajukan oleh Dupuis-Deri: bagaimana mungkin sang filsuf ini begitu buta terhadap Aparatus Ideologis yang paling purba, paling meresap, dan paling intim, yaitu patriarki? Berdasarkan telusuran Dupuis-Deri, dalam seluruh korpus karya Althusser, analisis serius tentang penindasan perempuan nyaris tidak ada dari Althusser. Bagi Dupuis-Deri, Althusser seperti sengaja mengabaikan karya-karya fundamental para feminis materialis sezamannya yang justru sedang sibuk menerapkan kerangka Marxis untuk menganalisis dominasi gender.
Dugaan kami, ketiadaan Althusser berteori tentang patriarki adalah sebuah keharusan untuk menjaga koherensi kehidupan pribadinya dan citra publiknya. Kami melihat posisi sosial Althusser sebagai filsuf kiri di puncak akademisi Prancis secara langsung membentuk apa yang tidak bisa ia lihat, atau lebih tepatnya, apa yang ia pilih untuk tidak lihat. Bagi kami ini sebuah ketidaktahuan yang aktif dan disengaja untuk mempertahankan kekuasaannya sebagai laki-laki. Mengakui patriarki sebagai Aparatus Ideologis akan memaksanya melawan posisinya sendiri yang penuh privilese. Hal itu akan menuntut otokritik terhadap hubungannya dengan Helene. Analisis semacam itu akan menghancurkan citra dirinya sebagai pemikir revolusioner dan justru menyingkapnya sebagai penerima manfaat utama dari struktur penindasan tersebut. Keheningan teoretisnya adalah harga yang harus dibayar untuk melindungi dominasi domestiknya.
Yang menakutkan sebenarnya adalah kami melihat resonansi antara ajaran filsafatnya dan kejahatannya. Dalam salah satu filsafatnya, ia menyatakan bahwa “sejarah adalah sebuah proses tanpa subjek,”[3] yang bagi kami, ini seperti menyediakan kerangka berpikir untuk pembenaran tindakannya. Dalam pandangannya, individu bukanlah agen otonom, melainkan sekadar pembawa struktur yang tidak terlihat. Jika individu direduksi menjadi efek dari struktur, maka Althusser sendiri bisa dianggap bahwa ia “absen” pada saat pembunuhan. Ia bukan subjek yang bertanggung jawab, melainkan objek yang digerakkan oleh kekuatan di luar kendalinya: bisa jadi penyakit mental, struktur patriarki, atau struktur tak bernama lainnya. Filsafatnya yang ini, pada dasarnya, bisa menjadi alibi metafisik untuk femisida, yang bagi kami itu semacam gaslighting terhadap intelektualitas.
Haruskah Meng-cancel Althusser?
Kasus ini memaksa kami menjawab pertanyaan yang tidak nyaman: dapatkah, atau haruskah, kita memisahkan sang pemikir dari pemikirannya? Pertanyaan ini juga muncul dalam kuratorial pemilihan buku ini. Atas pertanyaan ini, kami memiliki tiga pandangan:
Pertama
Alasan paling kuat untuk meng-cancel Althusser adalah untuk menghentikan pola yang memaafkan kekerasan laki-laki atas nama laki-laki punya hak lebih atas perempuan. Dan dari buku Dupuis-Deri, kami tahu selama berdekade-dekade, kematian Helene sering kali hanya menjadi “catatan kaki” dalam biografi Althusser. Helene, yang juga seorang sosiolog dan aktivis, menurut Dupuis-deri, “dibunuh” dua kali: pertama secara fisik oleh tangan suaminya, dan kedua secara historis oleh narasi yang berfokus pada penderitaan mental Althusser semata. Maka kami berpendapat, meng-cancel Althusser, artinya kami baca sebagai upaya untuk menolak narasi yang menempatkan pelaku sebagai korban.
Kedua
Kami percaya bahwa setiap karya memiliki hidupnya sendiri, terlepas dari niat atau moralitas sang pemilik karya. Konsep Aparatus Ideologis Althusser adalah alat bedah sosial yang sangat tajam untuk menganalisis bagaimana kekuasaan bekerja, yang menuntun pemikir-pemikir brilian selanjutnya. Membuang karya Althusser berarti membuang salah satu alat analisis Marxisme paling penting di abad ke-20. Jika kita meng-cancel semua pemikir yang bermasalah secara moral (misalnya Heidegger yang Nazi, Aristoteles yang pro-perbudakan), maka perpustakaan filsafat kita akan kosong, akal budi kita mungkin tumpul. Kita menggunakan teori Althusser bukan karena kita menyukai pribadinya, melainkan karena teorinya bekerja untuk lebih memahami dunia.
Ketiga
Mungkin jawabannya bukan pada cancel (penghapusan total), melainkan pada kontekstualisasi. Kita tidak boleh lagi membaca Althusser dengan lugu. Kita harus membacanya dengan kesadaran penuh akan “keberadaan” Helene. Dan kita bisa mengajukan pertanyaan yang lebih meresahkan: apakah teori Althusser tentang “subjek yang tidak memiliki agensi” (manusia hanyalah boneka struktur) adalah cara dia secara tidak sadar membenarkan kekerasannya sendiri? Alih-alih menutup buku Althusser, kita justru harus membukanya lebih lebar untuk mencari jejak patologi itu dalam pemikirannya. Dengan cara ini, kita tidak hanya menghormatinya sebagai guru besar, melainkan juga menginterogasinya sebagai tersangka yang meninggalkan bukti-bukti intelektual.
Maka dari tiga pandangan itu, kesimpulan kami masih sementara: kita tidak perlu “meng-cancel” Althusser dalam artian melarang karyanya dibaca dan dipelajari. Namun, kita harus mencabut hak istimewanya, berhenti memuja sosoknya, dan mulai memperlakukan filsafatnya sebagai pemikiran yang, seperti halnya putusan pengadilan non-lieu-nya, menyimpan jejak kegilaan dan kekerasan yang perlu didekonstruksi.
Keberhasilan Dupuis-Deri
Bagi kami, buku Dupuis-Deri ini berhasil melakukan apa yang gagal dilakukan oleh peradilan dan intelektual Prancis tahun 1980an: buku ini berhasil mengadili sebuah narasi. Dupuis-Deri tidak mengadili Althusser atas kejahatannya, tetapi ia mengadili dan menghukum narasi “penyakit gila” sebagai konstruksi ideologis yang dirancang untuk mempertahankan kekuasaan patriarkal. Buku ini bisa kami analogikan layaknya jaksa yang membawa tuntutan yang meyakinkan bahwa patriarki memungkinkan kekerasan terhadap perempuan dinormalisasi, dimaafkan, dan dihapus dari catatan sejarah.
Dari diskusi atas buku Dupuis-deri ini, barang kali inilah pertanyaan yang tersisa dari kami: jangan-jangan, masih ada aparatus ideologis lain lagi yang masih bekerja tanpa kita sadari di sekitar kita, di ruang-ruang terhormat, di kampus, di media, di tempat kerja, di lingkaran intelektual, di tempat ibadah, yang membuat kekerasan terhadap perempuan menjadi sesuatu yang banal, yang bisa dimaklumi, atau bahkan tak terlihat sama sekali?
[1] Konsep banalitas kejahatan (the banality of evil) diperkenalkan Hannah Arendt dalam laporan jurnalistiknya mengenai persidangan Adolf Eichmann yang kemudian diterbitkan dalam buku Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil.
[2] Memberi istilah femisida (femicide) bukan soal menambah jargon, melainkan membuat sesuatu yang selama ini tak terlihat menjadi terlihat. Tanpa istilah khusus, pembunuhan perempuan oleh laki-laki akan selalu diperlakukan pembunuhan pada umumnya. Padahal, secara statistik dan kualitatif, pembunuhan ini berpola: mayoritas pelaku adalah pasangan atau mantan pasangan, sering didahului kekerasan domestik, sering terkait kontrol, kepemilikan, kecemburuan, atau sering terjadi ketika perempuan mencoba keluar dari relasi. Pola butuh nama. Tanpa nama, ia dianggap kebetulan.
[3] Dalam esainya “Louis Althusser: Essays in Self-Criticism” (bagian pengantar atau catatan terkait pemikiran sejarah), Althusser secara eksplisit menyatakan bahwa history is a process without a subject , yakni bahwa sejarah bukanlah hasil tindakan subjek berdaulat (baik individu maupun kolektif yang otonom), tetapi merupakan rangkaian proses struktural yang tidak memiliki subjek aktif yang mengarahkannya.